Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan fasilitas pemurnian atau smelter emas milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, hari ini, Senin (17/3). Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan peresmian smelter emas di Gresik itu menjadi rangkaian dari sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerja Prabowo ke Jatim
Setoran pajak Indonesia pada dua bulan pertama tahun 2025 mengalami penurunan tajam sebesar 30,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak hingga Februari baru mencapai Rp187,8 triliun, atau hanya 8,6% dari target, sementara pada periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak mencapai Rp269,02 triliun. Penurunan ini disebabkan
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti perbedaan target pertumbuhan ekonomi Indonesia antara Asumsi Makro APBN 2025 dan RPJMN 2025-2029. Dalam RPJMN, target pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 5,3%, sedangkan dalam APBN 2025 adalah 5,2%. Misbakhun menegaskan bahwa RPJMN seharusnya menjadi panduan utama, sehingga target 5,3% yang harus diikuti. Ia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,48 persen (month to month) dan 0,09 persen (year on year) pada Februari 2025. Angka ini mengejutkan karena terjadi menjelang Ramadan, periode yang biasanya ditandai dengan peningkatan konsumsi dan inflasi. Deflasi ini menjadi yang pertama dalam 25 tahun terakhir sejak tahun 2000. Beberapa
Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil tindakan tegas terhadap Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng merek Minyakita. Kemenkop mencabut identitas koperasi dalam hal ini Nomor Induk Koperasi (NIK) dan melalui Kementerian Hukum meminta membekukan badan hukum koperasi. Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie
Pinjaman online (pinjol) atau yang kini disebut pinjaman daring (daring) berpeluang ikut menyalurkan pembiayaan kepada anggota Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. “Hal ini menjadi peluang untuk
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dirinya untuk memberi satuan tugas (Satgas) penanganan sampah secara nasional. “Pak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas, satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengolahan dan penanganan sampah
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 9,3 juta orang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan jajaran Menteri serta Wakil Menteri. THR ini juga mencakup pensiunan dan penerima pensiun. Komponen THR untuk ASN Pusat
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari (bph). Rencana ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah rapat terbatas dengan Presiden mengenai hilirisasi, pada Senin, 10 Maret 2025. Awalnya, kilang yang direncanakan akan
Satgas Pangan Polri mengungkapkan bahwa tiga perusahaan teridentifikasi telah melakukan kecurangan pada produk minyak goreng Minyakita. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia (Depok, Jawa Barat), Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus, Jawa Tengah), dan PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang, Banten). Mereka terbukti memanipulasi takaran isi kemasan dengan hanya mengisi
Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan masuk dalam Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025. Menanggapi hal tersebut, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru di tubuh soverign wealth fund (SWF) kepunyaan Indonesia. “Ini seperti menggampangkan masalah, yang dikhawatirkan hasilnya
PT Danareksa (Persero) mencatat masih ada 15 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian, meskipun jumlah ini telah berkurang dari sebelumnya 21 perusahaan. Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, menyatakan bahwa seluruh perusahaan tersebut berada di bawah pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan ditargetkan untuk diselesaikan tahun ini melalui restrukturisasi atau
