Kementerian Keuangan menyatakan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond masih berjalan sesuai jadwal, yakni sekitar awal Juli 2026. Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan tanggal pasti penerbitan belum ditentukan karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan perizinan. Pemerintah Indonesia telah melakukan
Pemerintah menegaskan bahwa mulai 1 Juli 2026, marketplace akan bertugas memungut pajak dari penjual di platform digital. Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru atau kenaikan tarif, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar kewajiban pajak perdagangan online setara dengan perdagangan offline. Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace dapat ditunjuk sebagai pemungut
Pemerintah menambah investasi pada tiga Lembaga Keuangan Internasional senilai total Rp 1,96 triliun melalui PMK No. 42 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 24 Juni 2026. Investasi terbesar dialokasikan ke Islamic Development Bank (IsDB) sebesar Rp 1,69 triliun, diikuti oleh International Development Association (IDA) sebesar Rp 220,27 miliar dan International Fund for Agricultural Development (IFAD)
PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil mengekspor 47.250 ton pupuk urea ke Australia, ditandai dengan tibanya kapal MV Medi Luna di Pelabuhan Brisbane, Queensland. Ekspor ini menjadi bagian dari kerja sama Indonesia-Australia melalui skema Government-to-Government (G-to-G), sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan Indo-Pasifik. Kepala BP BUMN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi financial influencer melalui POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, penyampai informasi yang terbukti memberikan konten keuangan menyesatkan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga Rp15 miliar. Aturan ini mewajibkan financial influencer yang melakukan aktivitas
Kementerian Keuangan mulai menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara bertahap. Dari total SAL pemerintah sebesar Rp420 triliun, sekitar Rp300 triliun sebelumnya ditempatkan di perbankan sejak September 2025, sementara Rp120 triliun lainnya berada di Bank Indonesia. Penarikan dana SAL dilakukan setelah
Pemerintah menunda rencana pemberian insentif pembelian motor listrik pada 2026 karena program tersebut masih dalam tahap kajian lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi insentif kendaraan listrik paling cepat baru dapat berjalan pada Agustus 2026. Sebelumnya, pemerintah sempat menyiapkan skema insentif pembelian motor listrik
Komisi VI DPR RI terus membahas RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat dasar hukum koperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini, memiliki landasan akademik yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam pembahasan tersebut, muncul tiga opsi
Rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor jasa keuangan nasional. Namun, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa percepatan penyusunan kerangka hukum kawasan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal dan tata kelola ekonomi.
Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh BPI Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Dalam aturan tersebut, pembeli surat utang khusus Danantara dijamin dan dilindungi
MSCI dalam Global Market Accessibility Review Juni 2026 memberi catatan terhadap pasar modal Indonesia, khususnya pada dua aspek yang mendapat penilaian minus, yaitu Foreign Exchange Market Liberalization dan Information Flow. Meski begitu, mayoritas indikator lain masih mendapat penilaian positif, sehingga posisi Indonesia sebagai Emerging Market dinilai tetap relatif kuat. Isu
Kementerian ESDM mengungkap dua pembangkit yang sempat mengalami gangguan dan menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa, yaitu PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 MW dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW. Gangguan tersebut disebut berkaitan dengan faktor pemeliharaan atau maintenance pembangkit. ESDM menyatakan
