Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru. Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail tujuan penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia mempertanyakan urgensi penerbitan surat utang tersebut jika masih terdapat anggaran Pemprov
Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21-22 Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 100 bps secara bertahap sejak Mei 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan juga bahwa keputusan diambil di
Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah insentif baru untuk menarik aliran modal asing ke instrumen portofolio domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga ketahanan sektor eksternal. BI memperluas instrumen operasi moneter valuta menyediakan transaksi spot
Pada triwulan II 2026, QRIS antarnegara mencatat transaksi inbound sebesar Rp 1,85 triliun dan outbound Rp 330 miliar, menghasilkan net inbound Rp 1,52 triliun. Hal ini menunjukkan QRIS mempermudah pembayaran lintas negara bagi wisatawan dan pelaku UMKM. Bank Indonesia terus memperluas kerja sama lintas negara dengan India, Arab Saudi, dan Hong Kong, sambil menekankan pentingnya kesiapan regulasi, infrastruktur, industri,
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana dari Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan investor menjadi sumber utama pendanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Bendahara negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan menjadi sumber utama pendanaan pusat finansial tersebut. APBN disiapkan sebagai cadangan untuk menutup kebutuhan khusus seperti pembayaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dapat mulai beroperasi pada 2026. Purbaya menyebut, pemerintah masih menyiapkan sejumlah aturan pelaksana sebagai landasan operasional PFII. Purbaya mengatakan, pemerintah berharap aturan pelaksana PFII dapat rampung dalam waktu enam bulan. Setelah regulasi tersebut selesai, pemerintah akan mendorong agar PFII
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan kendaraan listrik tersebut adalah produk dalam negeri. Peluncuran motor listrik ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada BBM fosil, mendukung agenda transisi energi pemerintah, dan berpotensi menurunkan impor energi fosil. Prabowo
Data LPS menunjukkan peningkatan jumlah rekening simpanan nasabah di semua kelompok pada kuartal II, menandakan perbaikan ekonomi mikro yang sejalan dengan indikator makro yang kuat. Ketua LPS Anggito Abimanyu menilai kenaikan terlihat pada jumlah rekening maupun nominal, terutama untuk segmen di atas Rp 5 miliar. Meskipun pertumbuhan year‑to‑date melambat dalam tiga bulan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) akan terus dipangkas. Prabowo juga menargetkan angka penghematan puluhan triliun dari penutupan sejumlah perusahaan pelat merah ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memangkas sekitar 250 BUMN hingga akhir Juli, menghasilkan penghematan overhead sekitar Rp 50 triliun dan diproyeksikan naik
Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (21/7). RUU yang dibahas kurang dari sebulan ini, antara lain mengatur insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini. RUU awal terdiri dari 7
Pemerintah memperkirakan Proyek LNG Abadi Blok Masela akan memberikan manfaat ekonomi di antaranya penyerapan tenaga kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek dengan nilai investasi US$20,9 miliar atau sekitar Rp376 triliun itu akan menyerap menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di tahap kontruksi. Pemerintah bersama operator
Kementerian Keuangan mengungkapkan langkah efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306 triliun pada awal 2025 membantu kondisi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menghadapi kekurangan penerimaan pajak di akhir tahun mencapai Rp 270 triliun. Defisit APBN berhasil dijaga tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-Undang. Efisiensi
