Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana membentuk holding UMKM. Salah satu yang akan dimasukkan dalam holding adalah sektor kendaraan listrik. Menurut Maman, holding diperlukan untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan tangguh di dalam negeri. Terutama dalam mendapatkan bahan baku untuk membuat kendaraan listrik yang selama
Skema iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai Juli 2025, sejalan dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Sebagai informasi, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sudah 40 perusahaan yang mencatatkan saham perdana di BEI hingga 6 Desember 2024. Dari pencatatan saham perdana itu, jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp 10,19 triliun. Ia menuturkan, berdasarkan klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline untuk menawarkan saham perdana perdana atau initial
Mengantisipasi meningkatnya perjalanan masyarakat di libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang bersamaan dengan liburan sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan Mudik Gratis dengan total kuota sebanyak 3.500 orang. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat mulai tanggal 12 hingga 21 Desember 2024. Hal itu
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, merespon rencana investasi Apple di Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar. Menurutnya, Apple berencana untuk mengadopsi skema pertama, yakni mendirikan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Pembicaraan awal mengenai hal ini sudah dilakukan dengan Kementerian Investasi, dan Apple telah menyampaikan komitmen investasi tersebut. Meskipun
Teka-teki mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen mulai menemui titik terang. PPN 12 diberlakukan hanya untuk konsumen yang membeli barang mewah. Kabar tersebut disampaikan oleh para petinggi DPR usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang Rp775,86 triliun pada 2025. Utang ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun ini yang Rp553,1 triliun. Mengutip lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 utang tersebut akan diambil dari berbagai sumber.Pertama, Surat Berharga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang mengatur tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Melalui aturan ini BUMN/BUMD, pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapat penugasan dari pemerintah, bisa memanfaatkan SAL. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Di dalamnya termuat desain penarikan utang baru untuk menutup defisit APBN 2025 yang senilai Rp 616,18 triliun. Dalam Lampiran VII Perpres 201/2024 penarikan utang atau besaran
Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi melepas ekspor produk sepeda listrik bermerek Polygon Kalosi yang diproduksi oleh PT Insera Sena pada Selasa , 3 desember 2024. Ekspor tersebut senilai US$ 500 ribu, atau setara Rp7,8 miliar. Budi mengatakan, sepeda-sepeda listrik itu akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pada
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 merupakan respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Permenaker ini hanya berlaku untuk tahun depan. Untuk selanjutnya, pemerintah akan merumuskan kembali aturan soal upah minimum yang bersifat jangka panjang. Menurut Yassierli, perumusan aturan
PKementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal kuat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh INDEF di Jakarta, Selasa (3/12/2024). “Jadi kita masih dalam
