Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dicairkan pada Maret 2025, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp750 triliun. Kebijakan ini juga berlaku bagi pekerja swasta, di mana Prabowo mengimbau perusahaan untuk mencairkan THR karyawannya pada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan keterlibatan kampus di sektor pertambangan sesuai hasil revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah disetujui Badan Legislasi DPR. Bahlil mengatakan keterlibatan kampus dalam pertambangan melalui badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Badan
Bank Indonesia (BI) menyediakan tiga instrumen investasi tambahan untuk penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) 100% dalam kurun waktu satu tahun. Instrumen tersebut yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap). “Kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan berdampak pada hak-hak aparatur sipil negara (ASN) dan pelayanan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk belanja operasional dan non-operasional, seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan dan mesin. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.
Seluruh badan usaha penyedia BBM di seluruh SPBU RI kompak mengubah harga produk BBM-nya. Diantaranya PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR dan juga PT Vivo Energy Indonesia. Per 1 Februari 2025, semua pemilik SPBU kompak menaikkan harga, namun per 10 Februari 2025 kemarin, BP-AKR resmi menurunkan lagi harga produk BBM
Pemerintah memutuskan akan impor 200 ribu ton gula mentah (raw sugar) pada tahun ini untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan impor ini dilakukan bukan karena produksi dalam negeri kurang, melainkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stok pemerintah. “Harga gula tadi dilaporkan oleh
Gregory Hendra Lembong diusulkan menjadi presiden direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), menggantikan Jahja Setiaatmadja, yang akan menjabat sebagai presiden komisaris. Perubahan tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Maret mendatang. Saat ini, Hendra menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA sejak 2022, dengan tanggung
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap rencana Asian Development Bank (ADB) berinvestasi Rp2,3 triliun di program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan telah bertemu perwakilan ADB di Jakarta, Senin (10/2). Dia menilai ADB tertarik membantu program tersebut. “Mereka menyebut angka awal sekitar US$138 juta (setara
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mereka turut terkena efisiensi dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp200,2 miliar. Semula, BGN masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari penghematan anggaran. Keputusan kemudian berubah menyusul rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2). “Kan ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera meluncurkan proyek-proyek hilirisasi yang akan didanai untuk meningkatkan nilai tambah dan pasar yang lebih tertutup. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa proyek-proyek strategis ini akan mendapatkan pembiayaan dari Danantara, dengan PT Bank Mandiri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya masih merumuskan pembentukan lembaga yang akan mengawasi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi. Pembentukan lembaga ini bertujuan agar distribusi LPG subsidi tepat sasaran, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dan untuk mencegah penyalahgunaan serta pemborosan anggaran.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, berharap program ini dapat terwujud dan menciptakan efek berganda yang akan mendorong investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah utama adalah
