Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Namun, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan tak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tak ada rencana menambah impor beras tahun ini. Hal ini dia ungkapkan untuk meluruskan penjelasan dia yang pada sepekan lalu menyatakan akan membuka opsi tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Zulhas menjelaskan rencana
Kementerian Perdagangan menyatakan proses pemindahan pintu masuk produk impor belum mencapai kata sepakat. Pengawasan perdagangan dinilai masih menjadi obat terbaik untuk menjaga pasar domestik. Pemerintah di era Presiden Joko Widodo berencana memindahkan pintu masuk barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak ke bagian timur Indonesia. Hal tersebut
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China. Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November mendatang. Yassierli mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha. Namun, ia tak mengungkap isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut. Ia hanya menyatakan formula kemungkinan besar
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) khususnya dolar Amerika Serikat (AS) di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, pihaknya kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 per 1
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu subsidi BBM Pertalite Cs sengaja dipotong demi program 3 juta rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, Bahlil tak menampik bahwa pemerintah tengah mengkaji metode baru penyaluran subsidi energi. Ini termasuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Ia mengatakan total alokasi subsidi energi di 2024
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat indeks kepercayaan industri (IKI) pada Oktober berada di level ekspansi sebesar 52,75 atau naik 0,27 poin dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 52,48 dan lebih tinggi daripada Oktober 2023 lalu sebesar 50,70. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan indeks tersebut ditopang oleh ekspansi dari 22
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengejar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham Freeport rampung pada awal tahun 2025. Saham Freeport yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 51 persen dan berpotensi bertambah menjadi 61 persen jika divestasi berhasil. Eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman
PT Pertamina (Persero) resmi mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya untuk BBM non subsidi mulai 1 November 2024. Diantara BBM non subsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbon (RON 98), Dexlite, dan juga Pertamina DEX. Sementara itu harga BBM non subsidi Pertamax (RON 92) masih tetap. Begitu
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah
