Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) usai merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) hari ini (9/9). Erick mulanya mengatakan dirinya bersama Menteri Perhubungan (Menhub)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$14,2 miliar atau Rp219,4 triliun (kurs 15.454 per dolar AS) untuk bisa mencapai peningkatan kapasitas bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 8,2 Giga Watt (GW) pada 2025. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE)
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan deflasi yang dialami Indonesia selama empat bulan berturut-turut mengindikasikan daya beli masyarakat yang melemah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi pada Mei hingga Agustus secara bulanan (mtm) pada tahun ini. “Deflasi empat bulan berturut-turut sudah pasti daya beli melemah.Gambaran empat
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memeriksa pihak tertentu terkait kemungkinan calo atau broker pengadaan barang yang sengaja meminta fee 20 persen guna memperoleh kontrak. Amran menegaskan, dirinya tak segan membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar. “Hari ini saya memerintahkan kepada Irjen
Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pemotongan gaji itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun katanya, potongan gaji tambahan untuk program pensiun ini tak akan diwajibkan untuk semua pekerja. Ia
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek progres pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (8/9). Sejumlah perkembangan yang cukup signifikan telah tercapai dalam pembangunan bandara ini. “Pembangunan runway per hari ini telah mencapai 1.975 meter. Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembelian BBM bersubsidi akan diawasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kebijakan itu untuk mengetahui warga yang berhak mendapatkan BBM subsidi. “BBM itu sebenarnya nggak ada yang naik harganya, jangan salah. (Pembatasan) BBM itu, kita hanya yang tidak
CEO AirAsia Tony Fernandes membongkar biang kerok harga tiket pesawat Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN. Mahalnya tiket rute domestik dipicu harga avtur hingga pajak yang terlalu tinggi. Menurutnya, avtur adalah komponen yang berkontribusi paling tinggi terhadap biaya pesawat. Di Indonesia, harganya sangat mahal, jauh di atas negara tetangga. Berdasarkan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal Minyakita yang langka dan mahal di pasaran. Minyak goreng kemasan sederhana alias Minyakita dikabarkan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Beberapa pembeli mengeluh harus merogoh hingga Rp16 ribu bahkan Rp17 ribu untuk mendapatkan seliter minyak program pemerintah ini.
Pemerintah menaikkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Kenaikan berasal dari setoran dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) yang ditargetkan naik dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun. “Proyeksi peningkatan kinerja dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar ketiga di dunia. Pamer ia lakukan untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi perubahan iklim lewat pengurangan emisi gas dan polusi udara. Jokowi juga menyebut Indonesia memiliki potensi energi yang melimpah mencapai lebih dari 3600 Gigawatt. Hal
Presiden Jokowi merilis aturan baru soal cadangan penyediaan energi yang salah satunya ditujukan untuk mengatasi krisis dan darurat energi. Aturan berbentuk Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyediaan Energi. Dalam beleid itu, Jokowi mengatur bahwa paling tidak pemerintah pusat harus memiliki cadangan penyediaan energi dalam jumlah tertentu agar ketahanan
