Pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei nasional terbaru yang menunjukkan bahwa 77,6 persen responden mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebesar 86,5 persen responden mengetahui tentang program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, hal tersebut
Arus dana asing terpantau keluar dari pasar keuangan domestik. Hal ini terjadi bersamaan dengan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tampak membaik. Bank Indonesia (BI) merilis data transaksi 21-24 Oktober 2024, investor asing secara agregat tercatat jual neto Rp6,63 triliun. Jual neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4,53 triliun,
Presiden Prabowo Subianto ternyata mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar dari 8 persen per tahun, yakni mencapai 10 persen. Ini diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan angka 8 persen yang ditetapkan Prabowo adalah batas minimum. Bahkan, Hashim membandingkan Indonesia yang kalah kelas dari Kamboja. Ia menyebut negeri ini masih
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan Indonesia menjadi negara ke-13 dengan ekspor perikanan terbesar di dunia pada tahun 2023. Pencapaian tersebut masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam yang berada di posisi 5. Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global. Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis, 24 Oktober 2024. Ini menandai perubahan signifikan dalam
Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan. Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan. “Ini mungkin minggu depan Pak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun pada semester I 2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/ kompensasi listrik pada 2022 dan 2023 sebesar Rp2,57 triliun. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang
Presiden Prabowo Subianto meminta kabinetnya bersinergi untuk dapat meraih swasembada pangan dan juga swasembada energi di era kepemimpinannya selama periode 2024-2029. Menurutnya kedua hal itu dibutuhkan berkaca dari kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi
Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit. Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu. Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam
Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2024 tumbuh stabil. Posisi M2 pada September 2024 tercatat sebesar Rp9.044,9 triliun atau tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun, pertumbuhan M2 hampir stagnan setelah tumbuh 7,3% pada Agustus lalu. Pertumbuhan ini relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada
Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan perannya dalam memimpin Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu peran pemerintah mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dalam durasi kerja 1 hingga 2 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Luhut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai
