Harga saham PT Aneka Tambang Tbk (Antam) anjlok lebih dari 5 persen pada Selasa (10/6), di tengah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel oleh anak usahanya, PT GAG Nikel, di Pulau Gag, Raja Ampat. PT GAG merupakan satu-satunya dari lima pemegang izin yang sudah beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Penurunan
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan penyelidikan dilakukan terhadap empat IUP yang telah dicabut pemerintah. “Kita masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan undang-undang kita boleh (menyelidiki),” ujarnya
PT GAG Nikel akhirnya memberikan klarifikasi terkait aktivitas tambangnya di Pulau Gag, Raja Ampat. Perusahaan menegaskan operasinya dilakukan secara berkelanjutan dan berada di luar zona Geopark Raja Ampat. Mereka mengklaim telah menerapkan sistem pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, reklamasi tambang, rehabilitasi DAS, dan konservasi terumbu karang, serta mencatat kadar polutan
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, memperkirakan kerugian akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat melebihi kasus PT Timah yang mencapai Rp271 triliun. Ia menilai kerusakan ekosistem dan punahnya spesies langka di Raja Ampat tidak bisa digantikan atau direklamasi, sehingga nilai kerugiannya sangat besar. Ia juga menilai pencabutan Izin Usaha
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan bahwa keputusan memasukkan empat pulau—Lipan, Panjang, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang—ke wilayah Sumut merupakan keputusan pemerintah pusat melalui Kemendagri, bukan inisiatif Pemprov Sumut. Dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Bobby menyampaikan keterbukaannya jika nantinya pulau-pulau tersebut dikembalikan ke Aceh, namun
Anggota DPR Muslim Ayub menduga sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara berkaitan dengan potensi sumber daya alam, terutama gas alam, yang menarik minat investor besar seperti Uni Emirat Arab. Ia menentang keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut,
Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan empat pulau di wilayah Provinsi Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini menuai polemik. Keputusan itu ditetapkan dalam Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang terbit pada 25 April 2025. Keempat pulau tersebut
Pemerintah segera menyalurkan program bantuan sosial berupa bantuan subsidi upah (BSU) untuk 17,3 juta pekerja dan buruh.Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan aturan penyaluran BSU berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buru. Peraturan penyaluran BSU tersebut diundangkan pada 3 Juni 2025.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Alasannya untuk tetap melindungi lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Berikut daftar 4 perusahaan yang dicabut izinnya tersebut:
Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 sebesar 2,3 persen. Padahal Januari lalu, Bank Dunia meramal ekonomi global bisa tumbuh hingga 2,7 persen pada tahun ini. Pemangkasan proyeksi ini dengan mempertimbangkan pemberlakuan tarif Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi, serta ketidakpastian yang meningkat sebagai dampak kebijakan itu. Dalam
Pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan wisata Raja Ampat. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga lahan, terutama kawasan wisata agar tetap asri dan tak dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab. “Jadi sekali lagi,
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kilogram per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Dia menyebut bantuan beras disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP). “Kemarin sore tanggal 2 Juni, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kami untuk memberikan
