Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dana sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan, dana tersebut merupakan bagian dari plafon pinjaman yang diberikan oleh anggota Himpunan Bank Milik
Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) menyepakati nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. “Jadi terus memperluas penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi kedua negara,” kata Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso ditemui di kantor BI, Senin
Bank Indonesia (BI) menaikkan rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN) dari 30 persen ke 35 persen. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juni 2025. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M. Juhro mengatakan kebijakan ini untuk menambah sumber pendanaan bank untuk menyalurkan kredit. Solikin mengatakan pendanaan dari luar negeri dapat menjadi sumber
Pemerintah memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis, termasuk China, melalui berbagai upaya peningkatan perdagangan, investasi, dan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah dalam negeri. Dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok digelar Indonesia-China Business Reception 2025 di Jakarta,
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, menyebut bakal menggandeng pengusaha China untuk berinvestasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anindya menyebut pihaknya saat ini tengah berusaha menggaet pengusaha China untuk ikut berinvestasi dalam rencana pembangunan 1.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Anindya tidak menjelaskan
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China, Li Qiang menyepakati 12 poin kerja sama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5). Adapun kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. 4 poin MoU 8 poin kerja sama
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal melantik direktur jenderal (dirjen) baru di lingkungan Kemenkeu pada Jumat (23/5). Rencana pelantikan pejabat Eselon I Kemenkeu ini terjadi di tengah mencuat isu pergantian Dirjen Bea Cukai Askolani menjadi Letjen Djaka Budi Utama. Ada juga kabar Dirjen Pajak baru bernama Bimo Wijayanto yang akan
Asosiasi pengendara ojek online (ojol) berjanji tidak berdemonstrasi lagi bila pemerintah menurunkan biaya potongan oleh aplikator dari 20 persen ke 10 persen. Perwakilan Kelompok Korban Aplikator, Ade Armansyah menyebut pihaknya tidak masalah bila DPR ingin merancang Undang-Undang Angkutan Online. Namun, Ade meminta DPR terlebih dulu menekan pemerintah untuk membuat aturan
Dalam pernyataannya di The 2025 Asia Grassroots Forum di Bali, Sandiaga Uno menyoroti perlambatan ekonomi global dan meningkatnya gelombang PHK. Ia mendorong pemerintah untuk memperluas stimulus ekonomi hingga mencakup kelas menengah, tidak hanya berfokus pada sektor informal dan kelas menengah ke bawah. Menurutnya, peningkatan daya beli kelas menengah dapat mendorong
Asia Grassroots Forum 2025 resmi digelar pada 21–23 Mei di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri lebih dari 700 peserta dari 15 negara, termasuk investor global, regulator, akademisi, dan pelaku UMKM. Diselenggarakan oleh Amartha, forum ini menjadi ajang strategis untuk mendorong kolaborasi dan investasi di sektor ekonomi akar rumput Asia Tenggara,
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyoroti ketergantungan pengusaha UMKM seperti penjual makanan, minuman, dan toko kelontong pada layanan pengantaran ojek online (ojol) dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, ia menekankan komitmen Kementerian UMKM untuk menciptakan ekosistem kemitraan yang kondusif antara pengemudi ojol, aplikator, dan merchant UMKM. Setelah beraudiensi dengan manajemen Maxim,
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,5 persen – 7,5 persen pada 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/5). “Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5 persen – 7,5 persen dari target tahun 2025 di rentang 7 persen –
