Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), menggelar sidang isbat hari ini, Jumat (28/2/2025), untuk menentukan awal Ramadan 1446 H. Sidang berlangsung di Auditorium Haji Mohammad Rasjidi, Jakarta Pusat, dan terdiri dari tiga tahap utama: pemaparan data posisi hilal berdasarkan hisab astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 125 titik pemantauan di
CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 digelar dengan tema Riding the Wave of 8% Economic Expansion untuk membahas strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting, termasuk Chairul Tanjung yang menyoroti dampak global dari terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS. Salah satu strategi utama yang diusung adalah program
Sejumlah pihak meminta TNI untuk memproses kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara, secara transparan dan akuntabel. Pengamat Militer dari ISSES, Khairul Fahmi, menegaskan bahwa seluruh anggota yang terlibat harus diproses secara terbuka, baik dalam pelanggaran pidana maupun disiplin, agar memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan layanan bullion service atau bank emas yang dioperasikan oleh PT Pegadaian setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini bertujuan mengintegrasikan ekosistem emas dari hulu hingga hilir, membantu menjembatani supply dan demand, serta menyediakan peluang investasi baru bagi masyarakat. Pegadaian menjadi perusahaan pionir yang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan bank emas atau bullion bank di Indonesia pada 26 Februari 2025 sebagai bagian dari implementasi UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa bullion bank akan meningkatkan inklusi keuangan, likuiditas, serta memperkuat sektor jasa keuangan dengan efek berganda terhadap perekonomian nasional. OJK
Polri telah menyiapkan 164.278 personel untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025. Personel ini terdiri dari anggota Mabes Polri, Polda, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di berbagai jalur mudik, seperti jalan tol, terminal bus, pelabuhan, bandara, stasiun, serta objek vital nasional. Puncak arus mudik diperkirakan
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Dalam peluncuran tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Danantara akan bekerja sama dengan Komisi VI dan XI DPR. Andre juga menyebutkan bahwa akan ada pemisahan antara mitra holding BUMN dan
Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas besar kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara Jawa. Proyek ini direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, dengan tujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Dalam
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bullion bank atau Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025. Bank ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan emas dalam negeri yang selama ini lebih banyak diekspor. Aturan mengenai Bank Emas telah ditetapkan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang mengatur kegiatan usaha seperti simpanan
Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI-P, Pramono Anung, dalam acara retreat kepala daerah di Magelang akhirnya terjawab. Meskipun Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menginstruksikan agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan mereka, Pramono ternyata diutus langsung oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Juru bicara PDI-P, Ahmad Basarah,
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, KPK belum pernah menangguhkan penahanan tersangka korupsi, kecuali dalam kasus sakit parah seperti Lukas Enembe. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang harus
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait kasus dugaan suap PAW
