Keberadaan bandara di kawasan PT IMIP menjadi sorotan karena dianggap sebagai anomali yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Namun, ketiadaan petugas bea cukai dan imigrasi disebabkan bandara tersebut hanya melayani penerbangan rute domestik. Bandara IMIP berstatus sebagai bandara khusus yang beroperasi secara legal karena telah memiliki izin, tersertifikasi, dan berada di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menginvestigasi apakah rendahnya pembelian rumah murni disebabkan oleh ketatnya penyaringan SLIK atau ada faktor lain seperti lemahnya permintaan. Pihaknya menduga pelonggaran SLIK belum tentu membuat masyarakat mampu membeli rumah. Sebaliknya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa SLIK merupakan faktor utama yang menghambat pembelian rumah
Sektor kehutanan mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 menjadi Rp 97,22 triliun, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini juga tercatat turun menjadi Rp 6,53 triliun. Investasi subsektor kehutanan di tingkat hulu menurun signifikan pada 2025 menjadi Rp 13,6
Direktorat Jenderal Pajak berhasil menagih pembayaran dari 106 pengemplang pajak dengan total nilai mencapai Rp 11,99 triliun. Jumlah ini merupakan bagian dari total 201 wajib pajak yang sedang ditangani. Saat ini, masih terdapat 95 pengemplang pajak yang menjadi target penagihan selanjutnya. Untuk mengejar sisa tunggakan, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan
Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian rehabilitasi kepada tiga direksi non aktif PT ASDP telah sesuai ketentuan UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan. Presiden Prabowo juga telah meminta dan menerima pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung sebelum menandatangani Keppres rehabilitasi. Kewenangan Presiden untuk memberikan rehabilitasi muncul karena putusan Pengadilan Tipikor atas kasus
Bank Indonesia (BI) menargetkan perluasan penggunaan QRIS untuk transaksi di Cina dan Korea Selatan. Selain kedua negara tersebut, BI juga mengincar India sebagai target selanjutnya dan telah memulai uji coba di Jepang. Perluasan QRIS ini sejalan dengan tren transaksi digital yang terus bertumbuh positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sistem pembayaran
Penerimaan pajak neto selama Januari hingga Oktober mengalami penurunan 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan tersebut tercatat sebesar Rp 1.459,3 triliun. Penyebab utama penurunan ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak sebesar 36,4%. Kenaikan restitusi ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai
Transisi kepala daerah baru menjadi salah satu faktor perlambatan penyerapan anggaran. Banyak kepala daerah yang baru dilantik masih dalam proses menyusun struktur pemerintahannya. Pemerintah daerah perlu menahan sebagian anggaran untuk membayar kontrak proyek yang jatuh tempo di akhir tahun. Hal ini dilakukan karena banyak proyek yang baru dibayarkan setelah pekerjaannya
Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama maritim senilai £4 miliar yang berfokus pada pengembangan kemampuan maritim dan pembuatan kapal. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia serta menciptakan ribuan lapangan kerja di kedua negara. Kedua negara juga membahas percepatan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi serta kolaborasi di sektor pendidikan. Pemerintah Inggris
Angola dan Ethiopia menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia saat pertemuan KTT G20 Afrika Selatan 2025. Para pemimpin kedua negara Afrika tersebut diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 2026 untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis karena beberapa perusahaan Indonesia
Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan penghentian total pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Klungkung. Investor juga diwajibkan membongkar seluruh bangunan dalam waktu enam bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan lima jenis pelanggaran berat serta rekomendasi Pansus DPRD Bali. Pelanggaran tersebut mencakup tata ruang, perizinan,
Defisit APBN per 31 Oktober mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02% dari PDB, angka ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, realisasi defisit ini masih berada dalam batas aman dan terkendali serta lebih rendah dari target outlook APBN. Pelebaran defisit terjadi karena belanja negara
