Gedung Putih mengonfirmasi barang-barang China yang akan masuk ke Amerika Serikat kini terkena tarif impor minimal 145 persen, naik dari pengumuman sehari sebelumnya sebesar 125 persen. Melalui pernyataan pada Kamis (10/4) waktu setempat, Gedung Putih menuturkan tarif “resiprokal” sebesar 125 persen untuk China yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin itu
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melempar gagasan soal penghapusan kuota impor. Namun, gagasan itu sepertinya masih harus menunggu waktu, karena implementasinya belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, menurut Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim, penghapusan kuota impor bukan perkara sederhana. Menurutnya,
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih kuat hingga awal 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Februari 2025 yang mencapai 126,4, menunjukkan optimisme konsumen. Selain itu, Indeks Penjualan Ritel (IPR) juga tumbuh 0,5% secara tahunan (yoy), terutama
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan jeda penerapan tarif timbal balik nyaris untuk semua negara selama 90 hari atau tiga bulan penuh. Semua negara yang dikenai tarif timbal balik (resiprokal) pada Rabu lalu akan kembali ke tarif universal sebesar 10 persen. “Berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 Negara telah
Presiden Prabowo Subianto meminta aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diubah. Menurutnya jika terlalu dipaksakan justru membuat Indonesia tidak kompetitif. Prabowo mengatakan ia sebenarnya sudah memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang TKDN. Meski aturan ini menjadi bentuk nasionalisme, Prabowo tetap meminta harus realistis.
Presiden Prabowo Subianto akan mencontek cara Vietnam menghadapi serangan dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump.Ia menegaskan Indonesia memang bersaing dengan Vietnam. Tak hanya itu, ada juga negara lain, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia yang menjadi pesaing Indonesia. “Kita gak usah terlalu pintar! Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek! Gak
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia masih sakti, meski dihantam tarif impor 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia lantas menyinggung soal cadangan mineral penting (critical mineral) Indonesia yang sangat dibutuhkan AS. Hal ini bisa menjadi daya tawar untuk bernegosiasi dengan AS. “Kita
CEO perusahaan jasa keuangan dan investasi JP Morgan Jamie Dimon mewanti-wanti ekonomi dunia merosot usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke AS pada Rabu (2/4). Dimon menyampaikan wanti-wanti dan penilaian tersebut dalam surat tahunan untuk para pemegang saham. Dia pun mengaku belum bisa
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan sikap Indonesia atas tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (8/4) ini. Ia menyebut Prabowo akan menyampaikan itu di acara Bank Mandiri yang dijadwalkan pada Pukul 13.00 WIB. “Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait
Presiden Donald Trump mengumumkan darurat ekonomi nasional dan mengklaim bahwa Amerika Serikat sudah diperlakukan dengan buruk oleh negara-negara asing. Dalam pernyataan pada Kamis (3/4) waktu Indonesia, Trump menyebut negara-negara asing senang menjual barang ke AS tapi menggunakan batasan perdagangan untuk membuat barang produksi AS tidak menarik dan tidak kompetitif. “Saya
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia di awal tahun masih menarik bagi investor. Hal ini tercermin dari data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mengenai jumlah perusahaan yang tengah membangun fasilitas produksi. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan selama periode Januari-Februari, sebanyak 198 perusahaan industri sedang dalam
Kementerian Perindustrian menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Emisi Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk akselerasi kebijakan dekarbonisasi industri. Kementerian itu menyatakan upaya ini untuk memperbaiki dan menjaga kualitas udara serta kesehatan masyarakat, yang sejalan dengan upaya mempercepat transformasi industri hijau. “Upaya
