Harga Minyakita melonjak hingga Rp20.000 per liter di beberapa wilayah, melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga ini berdampak luas bagi masyarakat, meskipun nominalnya tidak terlalu signifikan. Regulasi pemerintah, termasuk Permendag Nomor 18/2024, dan peran swasta dinilai menghambat kelancaran distribusi dan pengendalian harga Minyakita. IKAPPI mengusulkan evaluasi menyeluruh tata kelola
Danantara Indonesia akan meluncurkan Obligasi Patriotik (Patriot Bonds) untuk menggalang dana sekitar Rp 50 triliun, yang sebagian akan dialokasikan untuk proyek strategis seperti pengelolaan sampah. Obligasi ini akan ditawarkan dalam dua seri, bertenor lima dan sepuluh tahun. Obligasi Patriotik akan ditawarkan dengan kupon 2%, lebih rendah dari suku bunga acuan
Danantara akan meluncurkan Patriot Bonds, obligasi yang menargetkan dana US$3,1 miliar atau Rp50 triliun dari konglomerat Indonesia, untuk mendanai proyek strategis seperti waste management. Sosialisasi telah dilakukan kepada para pengusaha dan pejabat pemerintah. Patriot Bonds akan diterbitkan melalui private placement dengan dua seri, tenor 5 dan 7 tahun, masing-masing senilai
Kemenkeu akan mengoptimalkan kebijakan perpajakan aset kripto untuk meningkatkan penerimaan negara. Perubahan regulasi ini tertuang dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dan didasari peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Transaksi aset kripto di platform resmi kini bebas PPN dan tarif PPh 22 final disesuaikan. Transaksi melalui PPMSE dalam
Brian Yuliarto ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin Badan Industri Mineral yang berfokus pada mineral radioaktif dan logam tanah jarang. Pemanfaatan mineral tersebut akan difokuskan untuk industri pertahanan dan militer. Pembentukan badan ini bertujuan memperkuat kedaulatan bangsa dan meningkatkan dampak ekonomi negara. Rangkap jabatan Brian sebagai Kepala Badan dan Mendiktisaintek dinilai
Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan diterapkan pada APBN 2026, namun besaran tarifnya masih dibahas. Pembahasan tarif akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan DPR, dengan memperhatikan aspek kesehatan. Penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan naik menjadi Rp334,3 triliun. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan cukai hasil tembakau, intensifikasi bea masuk, penerapan bea
Kemenkeu menegaskan bahwa anggota DPR membayar pajak penghasilan (PPh) melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji dan tunjangan. Mekanisme ini juga berlaku untuk pejabat negara, ASN, TNI/Polri, dan hakim. Pajak penghasilan anggota DPR dipotong langsung oleh bendahara negara dari sumber APBN sehingga gaji yang diterima sudah bersih. Hal ini dilakukan untuk
Ekosistem kripto Indonesia dinilai paling maju, menawarkan perlindungan investor lebih optimal dan mengurangi risiko penipuan. Keberadaan lembaga kliring dan kustodian seperti Kliring Komoditi Indonesia dan Kustodian Koin Indonesia memperkuat keamanan transaksi. Indonesia memiliki keunggulan regulasi yang jelas, seperti UU P2SK dan POJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, sehingga lebih
BI proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berkisar 4,6% hingga 5,4%, didorong oleh investasi yang kuat dan perbaikan ekspor. Kinerja PMTB yang meningkat signifikan pada kuartal II 2025 menjadi indikator kuatnya investasi. Belanja pemerintah yang diproyeksikan meningkat dan kebijakan moneter longgar BI turut menopang pertumbuhan ekonomi. BI telah menurunkan suku bunga acuan
WTO memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk biodiesel yang diberlakukan Uni Eropa. Panel WTO menyatakan bea masuk tersebut melanggar aturan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Uni Eropa merupakan pasar penting biodiesel Indonesia, dan Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Pemerintah Indonesia menyambut baik putusan WTO dan bersiap untuk
BI memastikan perluasan layanan QRIS ke Cina akan diterapkan akhir tahun ini, setelah uji coba per 17 Agustus 2025. Uji coba tersebut melibatkan penyedia switching nasional dan Union Pay International. Implementasi QRIS Cina-Indonesia akan berlaku dua arah (inbound dan outbound). Saat ini, proses koneksi dengan penyedia switching dan UPI masih
Pemerintah mengandalkan sukuk dan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim hingga 2030 yang mencapai Rp4.002 triliun. APBN hanya mampu menutupi 12,9% dari total kebutuhan tersebut, sisanya diharapkan dari sumber swasta domestik dan internasional. Indonesia telah menerbitkan Global Green Sukuk sejak 2018 yang menghasilkan US$7,7 juta per tahun. Secara domestik, Retail
