Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia, dengan besaran kenaikan yang mencapai hingga 280 persen bagi hakim dengan golongan paling rendah. Kebijakan ini diumumkan dalam acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung dan disambut antusias oleh para hakim yang hadir. Prabowo menegaskan bahwa tujuan dari kenaikan
Viralnya foto kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana di media sosial yang disebut mengangkut hasil tambang di Raja Ampat mendapat bantahan tegas dari pihak pemilik kapal, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI). Perusahaan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut tidak pernah beroperasi di Raja Ampat, melainkan beroperasi di wilayah Sungai Mahakam, Kalimantan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan sikap tegas terkait polemik pemindahan empat pulau dari Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia menegaskan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara geografis, historis, dan administratif merupakan bagian dari Aceh. Muzakir menyebut Aceh memiliki bukti dan data kuat yang
Isu dugaan penambangan nikel ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mencuat setelah video kapal pengangkut bijih nikel viral di media sosial. Dua nama kapal dalam video tersebut, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, memicu perhatian publik karena diasosiasikan dengan nama Presiden Joko Widodo dan istrinya. Menanggapi kontroversi ini, PT IMC
Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk segera memulai pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Jawa. Dalam pidatonya di penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta, ia menyatakan bahwa tidak akan ada lagi penundaan dalam proyek strategis ini, yang telah direncanakan sejak 1995 oleh
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, meskipun sejumlah kapal yang diduga mengangkut nikel di wilayah tersebut memiliki nama menyerupai inisial keduanya, seperti “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana”. Ia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) dari empat
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja atau buruh untuk dua bulan (Juni–Juli 2025), dalam satu tahap. Pencairan direncanakan sebelum pekan kedua Juni 2025. Status penerima dapat dicek melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, dan jika terdaftar, pekerja akan diminta mengisi data
The Indonesian Institute (TII) mengkritik kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, menyebut mayoritas buruh masih menerima upah di bawah kebutuhan hidup layak. Data Komite Hidup Layak mencatat bahwa sebagian besar buruh terpaksa
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk Juni–Juli 2025 guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. BSU diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta serta kepada guru Kemendikdasmen (Rp288.000) dan guru Kemenag (Rp277.000) untuk dua bulan. Total anggaran BSU mencapai
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kerusuhan di Los Angeles, AS. Namun, dua WNI berinisial ESS (53) dan CT (48) ditahan dalam operasi imigrasi besar-besaran oleh otoritas AS. ESS ditangkap karena status ilegal, sementara CT karena kasus narkotika dan masuk secara ilegal. Kemlu
Harga saham PT Aneka Tambang Tbk (Antam) anjlok lebih dari 5 persen pada Selasa (10/6), di tengah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel oleh anak usahanya, PT GAG Nikel, di Pulau Gag, Raja Ampat. PT GAG merupakan satu-satunya dari lima pemegang izin yang sudah beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Penurunan
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan penyelidikan dilakukan terhadap empat IUP yang telah dicabut pemerintah. “Kita masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan undang-undang kita boleh (menyelidiki),” ujarnya
