Pertamina akan menyerap pengadaan impor base fuel BBM yang batal dibeli oleh badan usaha SPBU swasta. Penyerapan ini dilakukan setelah Vivo dan BP-AKR memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan pembelian. Pembatalan oleh Vivo dan BP-AKR disebabkan oleh spesifikasi teknis base fuel yang tidak sesuai, terutama terkait kandungan etanol. Meskipun kandungan tersebut
Pemerintah menyiapkan stimulus khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong konsumsi. Stimulus ini mencakup diskon tarif untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, angkutan laut, hingga tiket pesawat. Kebijakan stimulus tersebut sejalan dengan paket ekonomi yang lebih besar untuk menjaga momentum pertumbuhan dan penyerapan tenaga
Pemerintah memangkas dana transfer langsung ke daerah dengan alasan untuk mengoptimalkan efektivitas dan kebersihan penggunaan anggaran. Kebijakan ini diambil karena adanya ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran di tingkat daerah. Meskipun terjadi pemangkasan, secara keseluruhan anggaran untuk daerah justru bertambah secara signifikan melalui program yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, jumlah
Bank Indonesia menargetkan QRIS dapat digunakan untuk bertransaksi di Cina melalui merchant Alipay dan WeChat. Rencana ini bertujuan agar pengguna QRIS dari Indonesia dapat melakukan pembayaran saat berkunjung ke negara tersebut. Proses integrasi ini tidak akan memerlukan standar QR baru, melainkan menghubungkan sistem QRIS dengan sistem pembayaran yang sudah ada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN dalam Rapat Paripurna setelah mendapat persetujuan dari delapan fraksi di Komisi VI dan pemerintah. Pengesahan ini bertujuan untuk memasukkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan UU BUMN. Salah satu perubahan utama adalah mengubah lembaga yang mengurus BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN
Badan Pengelola Investasi Danantara akan segera merampungkan penerbitan Patriot Bonds senilai Rp 50 triliun setelah mendaftarkannya ke Otoritas Jasa Keuangan. Sejumlah taipan terkaya Indonesia telah berkomitmen membeli surat utang ini meskipun imbal hasilnya lebih rendah dari obligasi pemerintah sejenis. Dana yang terkumpul dari obligasi akan digunakan untuk membiayai lebih dari
Nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan dolar AS, bertahan di atas level Rp 16.500. Pelemahan ini juga dipengaruhi oleh rendahnya imbal hasil obligasi pemerintah yang mendorong investor asing keluar. Pergerakan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penutupan pemerintahan AS serta rilis sejumlah data ekonomi domestik. Investor cenderung menantikan
Menteri Keuangan berjanji mempercepat proses pembayaran kompensasi subsidi kepada BUMN yang selama ini memakan waktu hingga tiga bulan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga arus kas perusahaan negara seperti Pertamina dan PLN. Proses pembayaran kompensasi tersebut ditargetkan akan selesai dalam waktu satu bulan. Menteri Keuangan bahkan siap merombak jajarannya jika target
Penerimaan pajak diproyeksikan tidak akan mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Realisasi hingga Agustus baru mencapai 54,7%, dengan ekonom memprediksi capaian akhir tahun hanya akan berada di kisaran 82% hingga 90% dari target. Menteri Keuangan menyatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi menekan penerimaan pajak. Pemerintah optimistis target masih dapat dikejar dengan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air karena khawatir budaya kerja Garuda akan merusak pelayanan Pelita Air yang dinilai sudah baik. Kekhawatiran ini didasarkan pada perbandingan kualitas layanan kedua maskapai oleh anggota dewan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons kritik tersebut bukan sebagai
Kementerian BUMN resmi akan bertransformasi menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai respons atas lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perubahan kelembagaan ini disepakati oleh DPR bersama pemerintah untuk mengubah tata kelola perusahaan negara. Peran dan kewenangan kedua lembaga akan dipisah secara tegas, di mana BP BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026. Keputusan ini diambil mengikuti permintaan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) agar tarif cukai dipertahankan. Tingginya tarif cukai rokok saat ini yang mencapai rata-rata 57% dinilai berpengaruh pada peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain
