Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Ia optimis mengemban tugas tersebut berbekal latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Anggito berencana meningkatkan kualitas SDM dan integritas kebijakan di LPS. Hal ini bertujuan agar LPS lebih siap menghadapi gejolak di sektor perekonomian. Anggito mengikuti
Skema pembagian beban bunga saat ini berbeda dengan kebijakan saat pandemi Covid-19, karena BI tidak lagi membeli SBN di pasar primer. BI akan mengganti istilah burden sharing agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Pada masa pandemi, burden sharing diberlakukan karena kondisi luar biasa, di mana defisit fiskal tinggi dan pemerintah kesulitan
Defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per Agustus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara per Agustus tercatat Rp1.638,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun. Hal ini menyebabkan defisit anggaran karena belanja lebih besar dari pendapatan. Keseimbangan primer masih positif, yaitu
Kebijakan moneter longgar BI berdampak pada kenaikan jumlah uang beredar, dan tren ini diprediksi akan menguat. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung sektor riil. Pertumbuhan uang primer (M0) Adjusted mencapai 7,34% pada Agustus 2025, lebih tinggi dari M0 tanpa memperhitungkan dampak KLM (0,34%). Kenaikan M0 Adjusted
Demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 bukan disebabkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, melainkan kondisi ekonomi warisan satu dekade terakhir. Ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ini telah berkembang sejak lama. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12% belum menunjukkan kualitas pemulihan ekonomi pascapandemi yang optimal. Kondisi ini terjadi secara global, terutama
Kemenkeu dan Banggar DPR menyepakati kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,995 triliun menjadi Rp 692,995 triliun. Kenaikan ini merespons polemik dan permintaan berbagai komisi DPR terkait rencana pemangkasan TKD sebelumnya. Kenaikan PBB di sejumlah daerah dipicu oleh tekanan keuangan daerah akibat berkurangnya
Kementerian Kehutanan mengajukan modifikasi batas Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) ke UNESCO untuk memanfaatkan potensi panas bumi. Pengajuan ini dilatarbelakangi perbedaan aturan antara Indonesia dan UNESCO terkait pemanfaatan panas bumi di kawasan warisan dunia. Area Suoh dan Sekincau di Lampung, bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), diusulkan
Gubernur BI menyambut baik kebijakan pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara ke perbankan untuk memperkuat likuiditas. Langkah ini melengkapi injeksi likuiditas yang telah dilakukan BI melalui penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN. BI juga telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial hingga Rp384 triliun kepada bank BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA. Kebijakan
Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) lima kali pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Penurunan terakhir sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada September didasari pertimbangan kondisi ekonomi global dan domestik. Perlambatan ekonomi global di negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan potensi penurunan suku bunga The Fed menjadi faktor
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons beredarnya draf revisi terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Purbaya menegaskan draf tersebut belum dikirim secara resmi ke Kementerian Keuangan. Purbaya balik mempertanyakan urgensi perubahan UU P2SK. Ia menilai aturan yang baru disahkan pada 2023 itu sebaiknya dijalankan terlebih
Penempatan dana negara Rp 200 triliun di perbankan oleh pemerintah berpotensi melanggar undang-undang tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Diduga, alokasi dana tersebut tidak melalui prosedur APBN yang semestinya. Pengeluaran dana tersebut dianggap melanggar UU Perbendaharaan Negara karena tidak sesuai dengan rencana pemerintah yang ditetapkan dalam APBN. Menteri Keuangan disebut
Presiden Prabowo Subianto mengubah RKP 2025 warisan Jokowi, salah satunya dengan menambahkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Target rasio penerimaan negara terhadap PDB dinaikkan menjadi 23% seiring rencana pembentukan BPN. Perubahan ini dirincikan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
