Pemerintah memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi pengembang properti. Perpanjangan insentif ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung sektor properti yang
Realisasi penerbitan Patriot Bond telah berjalan sesuai target pemerintah dengan nilai yang berhasil dihimpun melampaui Rp50 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Dana dari obligasi tersebut akan dialokasikan untuk program Waste to Energy yang diproyeksikan membangun pengelolaan sampah. Proyek ini direncanakan berjalan
Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian ini dilakukan karena dana tersebut kemungkinan tidak akan terserap pada tahun ini. Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa dana yang telah resmi dialokasikan dalam APBN untuk program MBG adalah sebesar Rp 71 triliun. Pemerintah akan
Pandangan para pengamat terbelah mengenai potensi pergerakan rupiah. Sebagian analis memprediksi rupiah akan menguat, sementara yang lain memperkirakan adanya pelemahan. Satu pihak memproyeksikan rupiah dapat terapresiasi hingga Rp 16.550 per dolar AS. Proyeksi penguatan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya tensi perang dagang antara Cina dan AS. Di sisi lain,
Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), khususnya kawasan Tropical Coastland, dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penghapusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang masuk dalam daftar PSN.
Pemerintah mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena dinilai belum efektif dalam memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Implementasi kebijakan ini dianggap masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Masalah utama kebijakan DHE terletak pada desain dan insentif yang tidak menarik bagi eksportir. Imbal hasil yang
Pemerintah tengah mengupayakan skema pendanaan alternatif untuk proyek Kereta Cepat Whoosh guna mengurangi beban keuangan negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Menteri Keuangan yang tidak ingin menanggung utang PT KCIC melalui APBN. Menteri Keuangan berpendapat bahwa PT KCIC seharusnya mampu mengelola utangnya secara mandiri. Hal ini didasarkan pada
Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan pengembangan mineral kritis melalui hilirisasi yang bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk mendukung upaya dekarbonisasi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Indonesia akan menjalin kerja sama global untuk investasi berkelanjutan dan pertukaran teknologi guna menghindari ketimpangan. Transisi energi hijau harus menjadi jembatan menuju kemajuan teknologi bagi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat dengan sejumlah menteri untuk mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan ini mewajibkan eksportir untuk menyimpan dana hasil ekspor sumber daya alam di bank lokal. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan kebijakan DHE belum berjalan maksimal dan hasilnya dinilai belum cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan masih adanya
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza di Mesir sebagai bagian dari upaya perundingan damai untuk Palestina. Keberangkatan ini bersifat mendadak setelah menerima undangan sehari sebelumnya. KTT tersebut akan dipimpin oleh Presiden Mesir dan Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB dan
Kementerian Keuangan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang memiliki total tunggakan sebesar Rp 60 triliun. Tunggakan pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penagihan ini menjadi prioritas yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Kasus ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Purbaya karena nilainya yang signifikan. Sebagian penunggak
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan menjadi yang pertama kalinya menggunakan sistem baru bernama Coretax. Masyarakat diimbau untuk segera membuat atau mengaktifkan akun Coretax untuk mempersiapkan pelaporan tersebut. Wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dapat membuat akun Coretax melalui menu ‘Lupa Kata Sandi’ di
