Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam tahap finalisasi penyusunan aturan mengenai exchange traded fund (ETF) Emas yang menjadi prioritas. Regulasi ini ditargetkan terbit pada akhir tahun dan akan menjadi dasar hukum investasi emas di pasar modal. Produk ETF emas ini akan menggunakan emas yang bersumber sepenuhnya dari dalam negeri untuk
Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) berhasil mencatat transaksi dan minat beli kredit karbon setara 2,75 juta ton CO2 dalam gelaran COP30 di Brasil. Lebih dari 20 pihak dari berbagai sektor menyatakan ketertarikannya terhadap proyek-proyek karbon yang ditawarkan Indonesia. Proyek yang ditawarkan meliputi inisiatif berbasis teknologi dan lingkungan, baik yang sudah tercatat
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan warga di pos-pos pengungsian untuk mengetahui kondisi terkini. Pemerintah memprioritaskan pengiriman bantuan logistik seperti bahan bakar minyak serta pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Selain itu, akses bantuan
Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengakibatkan 442 orang meninggal dunia. Sebanyak 402 orang lainnya dilaporkan masih hilang akibat bencana alam tersebut. Rapat koordinasi antarlembaga seperti Basarnas, BPBD, dan jajaran Kapolda digelar untuk memetakan penanganan darurat. Sejumlah keputusan strategis diambil, termasuk mobilisasi logistik, penyiapan posko
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menelusuri sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, yang diduga berasal dari berbagai sumber. Penelusuran ini mencakup kemungkinan dari pohon tumbang alami hingga praktik pembalakan liar. Penelusuran difokuskan pada indikasi kejahatan kehutanan, terutama modus pencucian kayu ilegal. Kejahatan ini seringkali memanfaatkan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)
Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak sangat parah. Bencana ini menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi serta merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan disebut menjadi salah satu pemicu utama bencana tersebut. Menanggapi hal ini, Kementerian ESDM menyatakan
Menteri Keuangan Purbaya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga tersebut terancam dibekukan akibat kinerjanya yang dinilai buruk. Ancaman pembekuan ini muncul karena maraknya kasus perdagangan ilegal serta citra negatif Bea Cukai di mata publik. Jika perbaikan gagal, kewenangannya dapat dialihkan
Pemerintah menambah kuota LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 350 ribu ton. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Penambahan kuota tersebut dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena realisasi anggaran diperkirakan tetap berada di bawah alokasi yang
Cina berencana menanamkan investasi senilai Rp 36,4 triliun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Investasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Partai Komunis Cina dari Provinsi Fuzhou. Kerja sama ini mencakup 16 proyek yang berada di bawah skema kemitraan Twin Country Two Parks. Nota
Pemangkasan anggaran IKN tahun ini telah berdampak pada rantai pasok konstruksi, yang menyebabkan kontraksi signifikan pada industri semen. Penurunan penjualan semen secara nasional terutama didorong oleh pelemahan permintaan di Kalimantan dan Jawa. Meskipun penjualan semen nasional terkontraksi, terdapat pertumbuhan permintaan di Sumatra dan Nusa Tenggara. Peningkatan ini didorong oleh berlanjutnya
Keberadaan bandara di kawasan PT IMIP menjadi sorotan karena dianggap sebagai anomali yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Namun, ketiadaan petugas bea cukai dan imigrasi disebabkan bandara tersebut hanya melayani penerbangan rute domestik. Bandara IMIP berstatus sebagai bandara khusus yang beroperasi secara legal karena telah memiliki izin, tersertifikasi, dan berada di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menginvestigasi apakah rendahnya pembelian rumah murni disebabkan oleh ketatnya penyaringan SLIK atau ada faktor lain seperti lemahnya permintaan. Pihaknya menduga pelonggaran SLIK belum tentu membuat masyarakat mampu membeli rumah. Sebaliknya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa SLIK merupakan faktor utama yang menghambat pembelian rumah
