Menteri Keuangan siap menambah dana abadi LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, realisasi penambahan dana tersebut baru bisa diupayakan pada tahun depan. Sumber utama penambahan dana tersebut berasal dari hasil pengembalian uang negara dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, dana juga akan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam tiga tahun mendatang. Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik serta membentuk tim pengembang. Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan taktis ringan Maung buatan PT Pindad yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI. Kendaraan ini
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menunda implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang online. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan. Implementasi pajak e-commerce tersebut akan ditunda hingga pertumbuhan ekonomi nasional lebih optimis mencapai angka 6%. Setelah target tercapai, pedagang dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per
Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar Menteri Keuangan menempatkan dana negara untuk memperkuat daya ungkit (leverage) Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, strategi ini berpotensi besar untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam skala besar. Menteri Keuangan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan, namun dengan syarat akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan investasi INA
Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Tujuan insentif ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, PPN yang perlu
Survei Indostrategi menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan penilaian kinerja terendah pada tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara keseluruhan, kinerja pemerintahan dinilai berada pada kategori sedang. Rendahnya skor penciptaan lapangan kerja disebabkan oleh hambatan eksternal seperti situasi ekonomi global dan faktor internal seperti PHK. Sebaliknya, pemberantasan korupsi menjadi aspek dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. KPK meminta agar laporan tersebut dilengkapi data awal untuk mempermudah proses verifikasi. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up, dengan menyoroti biaya proyek per kilometer di Indonesia
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana menempatkan warga negara asing di jajaran direksi BUMN. Langkah ini bertujuan untuk transfer teknologi dan pengetahuan, serta mengeliminasi praktik negatif demi meningkatkan kualitas perusahaan berstandar internasional. Sebagai langkah penguatan, Danantara merombak manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, termasuk mengganti direktur utama. Penggantian ini
Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tugas tersebut mencakup kajian regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak negara. Presiden meminta agar regulasi DHE dievaluasi untuk mengoptimalkan penerapannya. Aturan ini mewajibkan eksportir dari sektor tertentu untuk menempatkan devisanya di dalam sistem keuangan nasional.
Kinerja pasar karbon di Indonesia mengalami stagnasi dengan nilai transaksi dan partisipasi yang jauh tertinggal dibandingkan pasar global. Kondisi ini ditandai oleh penurunan harga karbon rata-rata serta nilai dan volume perdagangan yang terus menurun sejak awal peluncurannya. Penyebab utama stagnasi ini adalah penerapan strategi harga karbon hibrida dengan batas emisi
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 menjadi 200-240 perusahaan. Hal ini dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi BUMN yang dinilai masih rendah. Presiden menargetkan agar return BUMN dapat
Presiden Prabowo Subianto telah mengubah aturan yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola BUMN dengan standar bisnis internasional dalam hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Presiden juga memberikan instruksi untuk merampingkan jumlah
