Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah di Indonesia memicu perhatian publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bisa mengambil tindakan tegas jika bendera tersebut digunakan untuk menggantikan posisi bendera pusaka Merah Putih, yang merupakan simbol sakral negara. Ia menyatakan bahwa
Menjelang HUT ke-80 RI, fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah di Indonesia memicu kontroversi. Sebagian masyarakat menilai tindakan ini sebagai bentuk pengalihan isu, terutama setelah kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Praktisi Hukum dan HAM Nicholay Aprilindo menjelaskan bahwa secara hukum, pengibaran bendera fiksi seperti One
Menjelang peringatan HUT Ke-80 RI, publik diramaikan oleh fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang One Piece di berbagai wilayah di Indonesia. Bendera fiktif berlatar hitam dengan tengkorak bertopi jerami ini muncul sebagai ekspresi masyarakat, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi hal ini,
Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memicu perdebatan sengit. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membela langkah tersebut sebagai upaya memutus rantai kejahatan finansial, khususnya judi online, yang diklaim mampu menurunkan transaksi deposit judol hingga 70 persen. Namun, ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini menilai tindakan
Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, menilai langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 31 juta rekening dormant minimal tiga bulan telah keluar dari tugas dan fungsinya. Ia menilai alasan PPATK bahwa rekening pasif rawan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan lemah dan tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada
PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana pendanaan terorisme. Berdasarkan Perpres 10/2022, PPATK menjalankan fungsi pencegahan, pengelolaan data dan informasi, pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta analisis dan pemeriksaan laporan transaksi keuangan yang terindikasi
Kongres VI PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu (2/8/2025) secara resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030. Dalam pidato penutupannya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun juga tidak memilih menjadi oposisi. Menurutnya, dalam
Kementerian Kesehatan Jalur Gaza, Palestina, melaporkan korban tewas akibat kelaparan per Minggu (3/8) mencapai 175 orang. Jumlah ini bertambah setelah enam warga Palestina meninggal karena malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Dari 175 orang, 93 di antaranya merupakan anak-anak, demikian dilaporkan kantor berita Anadolu Agency. Blokade Israel terhadap akses makanan, air, dan
Pada Jumat (1/8/2025), pemerintah Spanyol mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza berupa 12 ton makanan melalui udara, dengan menggunakan 24 parasut—masing-masing membawa 500 kilogram makanan. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan bahwa bantuan ini ditujukan untuk membantu sekitar 11.000 warga Gaza yang sedang menghadapi ancaman kelaparan akut. Spanyol juga
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat (AS) Jenderal Bryan Fenton di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/8/2025). Pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ini menjadi bagian dari penguatan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat (US Special Operations Command/USSOCOM) yang diserahkan langsung oleh Jenderal Bryan Fenton di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/8/2025). Penghargaan ini diberikan atas kontribusi besar Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di bidang
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa larangan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan akan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui dunia dalam menjaga simbol dan kehormatan negara. Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam keterangan tertulis pada
