Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun, termasuk untuk debt switching, dalam skema burden sharing dengan pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Melalui burden sharing, BI dan Kementerian Keuangan
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, membahas proyek tanggul laut raksasa di Pantura Jawa. Pertemuan ini sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja Prabowo di Cina. Kedua pemimpin berkomitmen mempererat hubungan Indonesia-Cina dan menyepakati pentingnya stabilitas kawasan serta kerja sama internasional. Prabowo juga menyampaikan apresiasinya
LPEM FEB UI dan CSIS menilai pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) memicu demonstrasi di berbagai wilayah. Kenaikan pajak daerah sebagai imbas pemangkasan TKD dinilai memberatkan masyarakat. LPEM FEB UI menyarankan pemerintah mencabut kebijakan pemangkasan TKD atau mengkaji ulang program makan bergizi gratis. Fokus program makan bergizi gratis pada siswa
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan ada pajak baru, meskipun target pendapatan negara naik. Peningkatan pendapatan negara akan dicapai melalui peningkatan kepatuhan pajak dan perbaikan sistem. UMKM dengan omzet tertentu, serta sektor kesehatan dan pendidikan, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan pajak. Masyarakat berpenghasilan di bawah Rp60 juta per
Demonstrasi yang berujung ricuh mengakibatkan kerugian ekonomi besar, terutama pada sektor jasa yang terganggu. Kerugian makro diperkirakan mencapai Rp 8-9 triliun hanya dalam tiga hari jika aktivitas jasa terganggu 10%. Infrastruktur di Jakarta, termasuk halte Transjakarta dan MRT, mengalami kerusakan parah dengan total kerugian mencapai Rp 55 miliar. Perbaikan fasilitas
Menkeu Sri Mulyani menetapkan aturan penggunaan SAL APBN untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebesar Rp16 triliun melalui bank Himbara. Dana SAL tersebut disalurkan melalui penempatan dana pada bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI). Pinjaman kepada KDMP disalurkan dengan suku bunga rendah 6%, tenor hingga 6 tahun, dan
Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp 16.509 per dolar AS akibat demonstrasi, namun kembali menguat ke level Rp 16.428 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) mengambil langkah stabilisasi, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan menjaga likuiditas rupiah. Rupiah diprediksi akan terus menguat dengan intervensi BI dan kondisi pasar
Indonesia mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025. Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) terjadi dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Deflasi terbesar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (rokok) sebesar 0,29%. Komoditas seperti tomat, cabai rawit, angkutan udara, dan bensin menjadi pendorong utama deflasi. Meskipun terjadi
IHSG ditutup melemah 1,46% ke level 7.716, dengan saham sektor keuangan terkoreksi 1,62%. Saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI mengalami penurunan harga. Volume perdagangan mencapai 37,63 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 23,275 triliun. Saham BBCA menjadi yang teraktif diperdagangkan, diikuti ANTM, BMRI, BBRI, dan WIFI. TMPO, SLIS, dan WOWS
Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro dijarah massa pada Minggu dini hari. Massa diperkirakan mencapai seribuan orang dan sebagian besar berusia muda. Penjarahan terjadi dalam dua gelombang, dengan massa menggunakan kembang api sebagai aba-aba. Saat kejadian, hanya ada dua orang di rumah, dan salah satunya diungsikan ke rumah tetangga.
Pemerintah berharap demonstrasi mereda agar tidak berdampak negatif pada perekonomian, terutama IHSG dan nilai tukar rupiah. Stabilitas kondisi sosial politik penting bagi investor. Unjuk rasa yang disertai korban jiwa memperburuk kondisi sosial politik dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Rupiah ditutup melemah hingga Rp16.499 per dolar
Gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir berdampak serius terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya terkait risiko investasi dan kepastian hukum. Kondisi ini bisa membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. Kerugian akibat kerusuhan, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik sangat besar, meskipun perhitungan pasti belum tersedia. Lemahnya aparat keamanan dalam
