Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi dan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam KTT Khusus BIMP-EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Prabowo menilai forum tersebut berlangsung pada momentum penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah faktor kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menyebut ada tiga pilar utama yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 antara lain menjaga daya beli masyarakat, menggalakkan belanja pemerintah dan perbaikan iklim investasi. Pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan pencairan gaji ke‑13
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah melakukan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya gas
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk membangun kembali pusat pembibitan kopi di wilayah Gayo, Aceh, setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Program pemulihan tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala guna mempercepat rehabilitasi sektor perkebunan
Fitch Ratings memprediksi pasar surat utang Indonesia atau debt capital market (DCM) akan mencapai nilai sekitar US$800 miliar hingga akhir 2026. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh penerbitan surat utang negara, sementara penerbitan obligasi korporasi domestik juga diperkirakan meningkat. Indonesia juga dinilai akan tetap menjadi salah satu pasar sukuk terbesar di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 menjadi indikasi bahwa arah perekonomian nasional mulai berbalik menuju fase percepatan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,39% dan cenderung stagnan di sekitar 5%. Menurutnya, tren pertumbuhan tersebut menandakan adanya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai angka ini masih dalam kondisi terkendali dan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan desain fiskal nasional. Purbaya menegaskan
Kementerian UMKM menargetkan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) UMKM pada akhir Mei 2026 yang bertujuan menekan biaya di ekosistem digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana menyatakan bahwa proses harmonisasi aturan telah selesai dan saat ini memasuki tahap akhir sebelum diundangkan. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa impor emas dan perhiasan Indonesia dari Australia meningkat tajam hingga 469 persen pada periode Januari–Maret 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai impor tersebut mencapai US$1,19 miliar, menunjukkan lonjakan signifikan dalam perdagangan logam mulia antara kedua negara. Menurut Ateng Hartono, komoditas emas dan perhiasan menjadi penyumbang terbesar
CEO Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investasi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta diperkirakan mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp17,3 triliun. Fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 8.000 ton sampah per hari sebagai upaya mengatasi persoalan timbunan sampah di ibu kota. Pemerintah bahkan mempertimbangkan kapasitas yang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Danantara untuk membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) baru yang berlokasi di Bantargebang dan Kamal Muara. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks di ibu kota. Proyek ini akan melengkapi fasilitas pengolahan
Hingga Maret 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Meskipun masih berada di bawah batas aman target tahunan sebesar 2,68%, angka ini telah mencapai 34,8% dari target, yang mengindikasikan percepatan belanja pemerintah (front-loading). Kondisi ini mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal, terutama karena peningkatan belanja
