Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sebanyak 81 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah memperoleh persetujuan untuk melakukan konsolidasi menjadi 24 entitas hingga akhir Juni 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan proses penggabungan tersebut masih terus berlangsung dan jumlah BPR maupun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan ekonomi karbon, khususnya di sektor energi. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani
Pemerintah Indonesia berencana mengekspor listrik berbasis energi terbarukan ke Singapura dengan total kapasitas pengembangan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Danantara akan bertindak sebagai pihak pengembang dari Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan Singapura, yakni Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections, yang akan berperan sebagai pihak pembeli atau off-taker. Pembangkit
Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global. Insentif tersebut mencakup pengurangan PPh badan hingga 100% bagi pelaku usaha tertentu, insentif bagi tenaga ahli asing, pembebasan PPh atas penghasilan investasi, fasilitas PPN tidak dipungut, pembebasan PPnBM
Program Magang Nasional diusulkan untuk diperluas agar dapat diikuti lulusan SMA dan SMK, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap dunia industri. Saat ini, program tersebut baru diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang diploma dan sarjana dengan fasilitas uang saku setara UMP atau UMK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan
Rencana pemerintah menjadikan Danantara sebagai sumber modal awal pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai perlu dikaji lebih lanjut. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai Danantara masih berada pada tahap awal operasional dan konsolidasi sehingga pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan kapasitas lembaga tersebut sebelum memberikan tambahan mandat pembiayaan. Juniman menyoroti
Premi risiko Indonesia meningkat cukup tajam pada awal Juli 2026, tercermin dari CDS tenor lima tahun yang mencapai 89,44 atau naik 29,82% secara year to date (YtD), sedangkan CDS tenor 10 tahun meningkat 28,32% menjadi 143,50. Kenaikan tersebut menunjukkan investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk berinvestasi di Indonesia,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanfaatkan data transaksi dari marketplace untuk memantau omzet pedagang online, terutama pelaku usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data bukti potong PPh Pasal 22 yang diterbitkan marketplace akan tersimpan dalam basis data DJP dan
Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun, meningkat dibandingkan pagu APBN 2025 sebesar Rp724,26 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah tegas menyikapi temuan Minyakita dalam bantuan pangan yang diduga beraroma solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Kemendag telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk menarik produk yang terindikasi bermasalah serta menggantinya dengan minyak goreng yang memenuhi standar mutu
PT PLN (Persero) menjelaskan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terjadi akibat gangguan pada salah satu mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Cuaca panas ekstrem menyebabkan kemampuan produksi mesin pembangkit menurun atau mengalami derating, sementara PLN menegaskan gangguan tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara maupun energi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan pemungutan pajak digital melalui marketplace berpotensi mulai 1 Juli 2026. Purbaya masih harus melakukan double check dengan Direktorat Jenderal Pajak sebelum kebijakan digulirkan. Kebijakan tersebut diusulkan karena banyak pengusaha offline mengeluhkan ketidakadilan, mereka membayar PPN sementara pedagang online tidak dikenakan pajak serupa. Sesuai PMK No. 37/2025, marketplace
