Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Polri dan Kejagung Kompak Bantah Pernyataan Komisioner KPK Soal Tutup Pintu Supervisi

Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sama-sama membantah menjadi sebab gagalnya KPK melaksanakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Polri menegaskan, selama ini menjadi institusi penegak hukum yang menyokong penuh dalam penguatan KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi. Pun Kejagung mengatakan kerap membantu KPK dalam menjalankan peran koordinasi maupun supervisi pemberantasan

Selengkapnya »
04 Juli 2024

Dewan Pers Minta TNI dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kebakaran yang Tewaskan Wartawan Tribrata TV

Dewan Pers menyayangkan terjadinya insiden kebakaran yang merenggut nyawa wartawan Tribata TV, Sempurna Pasaribu bersama tiga keluarganya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dewan Pers pun meminta penegak hukum, termasuk TNI dan Polri mengusut kasus ini. Dalam keterangan resminya, Dewan Pers mengungkap ada dua versi terkait penyebab kebakaran. Tim Komisi

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Polri Angkat Suara Disebut KPK Tutup Koordinasi Jika Anggota Ditangkap

Mabes Polri angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi akan diputus jika ada anggota yang ditangkap. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kerja sama terkait penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman yang telah diteken sebelumnya. Trunoyudo memastikan secara

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kebocoran Data

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini penting supaya pelayanan publik bisa berjalan optimal kembali. “Harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Selengkapnya »
03 Juli 2024

Pemerintah Wajibkan Kementerian Cadangkan Data usai Serangan Ransomware terhadap PDN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga mempunyai data cadangan. Dia menyebut langkah itu merupakan tindak lanjut usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi menyampaikan penggunaan cadangan data itu akan membuat instansi pemerintah tetap memiliki data meski

Selengkapnya »
02 Juli 2024

Jokowi: Polri Harus Lebih Unggul dari Pelaku Kejahatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri lebih unggul dari pelaku kejahatan. Hal ini disampaikan kepala negara dalam amanat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara. “Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan,” kata presiden dalam amanat saat menjadi inspektur upacara di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli

Selengkapnya »
02 Juli 2024

Pemerintah Klaim Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

Pemerintah mengeklaim temukan pihak internal yang dianggap bersalah sehingga menyebabkan Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware LockBit 3.0. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari hasil forensik, pemerintah telah mengetahui pengguna atau user yang mengakibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi

Selengkapnya »
02 Juli 2024

Gencar Deklarasikan Perang Lawan Judi Online, Ini Alasan Jokowi Baru Sekarang Bentuk Satgas Judi Online

Wacana pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online sebenarnya sudah mencuat sejak April 2024. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dilibatkan.  Belakangan, sejumlah kasus judi online menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa

Selengkapnya »
01 Juli 2024

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah tidak pernah memperkirakan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara akan diretas dengan modus ransomware. Hal itu disampaikan Ma’ruf soal peretasan PDN mengakibatkan data sejumlah kementerian/lembaga dan instansi tidak bisa dipulihkan karena dienkripsi oleh peretas. Menurut Ma’ruf, gagasan awal pembuatan PDN adalah buat menyatukan

Selengkapnya »
01 Juli 2024

Otak Judi Online Jaringan Kamboja Dibekuk di Ciamis, Transaksi Rp356 M

Polisi menangkap TCA yang terlibat judi online jaringan Kamboja di Ciamis, Jawa Barat. Dia berperan menampung deposit judi online selama tiga tahun terakhir dengan jumlah transaksi Rp356 miliar. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan penangkapan dilakukan Polres Ciamis dengan didahului patroli siber. Mulanya polisi mendapati

Selengkapnya »
28 Juni 2024

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah segera membuat Satuan Tugas (Satgas) menangani persoalan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Sebab, Komisi I melihat belum ada keterpaduan penyelesaian masalah antar kementerian/lembaga untuk menangani persoalan PDN. “Tapi bagaimana respons cepat dari pemerintah, itu yang kita butuhkan. Dan tadi di kesimpulan,

Selengkapnya »
28 Juni 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search