Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan Partainya akan melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke polisi. Langkah ini diambil menyusul beredarnya rekaman wawancara wartawan dengan Budi Arie yang menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebagai
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pengamanan kejaksaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Agus juga mengatakan TNI mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan tentang pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, kemudian penugasan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah difinalisasi. Supratman membeberkan Kementerian Hukum pembuatan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian, Supratman menuturkan pihaknya juga berkonsultasi dengan DPR guna memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manu Afrida, mengatakan bahwa ancaman pada kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini terus mengemuka dan nyata adanya. “AJI mengecam tindakan teror yang dialami oleh YF. Tindakan ini merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan UU Pers No
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduduki ormas GRIB Jaya adalah lahan negara berstatus sertifikat hak pakai atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia menegaskan tidak ada catatan sengketa atas lahan negara yang diperuntukkan untuk BMKG tersebut. Nusron mengatakan aneh bila
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah tegas memberantas organisasi masyarakat (Ormas) berbau premanisme. Bahkan, Puan berharap ormas tersebut dibubarkan saja. Pernyataan itu disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, diduga diduduki dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi anggota
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menyebut kaji ulang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan kebutuhan mutlak jika Indonesia ingin tetap eksis dan mencapai cita-cita luhur pada 2045. Hal tersebut ia sampaikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Try mengatakan dalam rangka memperingati
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pelindungan negara terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Disampaikan Harli, perpres tersebut menegaskan pentingnya negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi jaksa dan keluarganya dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Harli menyebut kerja sama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu bidang tanah dengan taksiran nilai sekitar Rp2 miliar di Pasuruan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022. Terkait proses ini pula, penyidik pada hari ini telah merampungkan pemeriksaan terhadap lima orang
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti serius perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di sektor kelautan dan pekerja migran perempuan, yang dinilai masih jauh dari kata aman dan layak. Menurut Filep, kasus-kasus PMI non-prosedural yang terlantar di luar negeri hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar
Korps Adhyaksa mengungkap peran tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit terkait Sritex. Untuk tersangka eks Dirut Bank DKI, Zainuddin Mappa (ZM) dan eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS), diduga memberi kredit pada Sritex tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tak sesuai prosedur. Pasalnya, berdasar informasi dari
Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memberikan salinan ijazahnya kepada siapapun. Termasuk tidak memberikannya kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama yang mengunggah salinan ijazah Jokowi di platform media sosial X. Saat ini, pihak Jokowi tentu menghormati proses hukum
