Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, ini kan belum naik penyidikan nih. Jadi, belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga isu rotasi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sengaja diembuskan untuk membuat para pejabat setempat resah dan melobi agar tak diganti ataupun bisa pindah ke posisi incarannya. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan isu rotasi dan mutasi ini yang disinyalir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi saat menggeledah Kantor Gubernur Riau pada Senin, (10/11). “Pada Senin, penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (11/11). “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah dibentuk Prabowo, yakni Jimly Asshiddiqie, mengimbau agar tim ini tidak perlu dipertentangkan dengan tim reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menjelaskan, tim bentukan Prabowo dan tim bentukan Kapolri bakal bekerja saling mendukung demi perbaikan Polri. Tim bentukan Jenderal Sigit akan
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengaruh game online terkait dengan peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11) lalu. Prabowo telah menerima update peristiwa itu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas di Kertanegara, Minggu (9/11). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dalam rapat, Prabowo menyinggung pembatasan game
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menemukan praktik suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam operasi itu, tim penyidik juga mengungkap adanya dugaan suap proyek pekerjaan di lingkungan rumah sakit daerah serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah, hari ini, Senin (10/11/2025). Pemberian gelar tersebut akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain Soeharto, ada sembilan nama lain yang juga akan menerima gelar itu. “Besok (hari ini), Insya Allah akan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan siap bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh, termasuk utangnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fokus penyelidikan KPK adalah dugaan korupsi dalam proses pengadaan kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka. Kali ini, Gubernur Riau Abdul Wahid diduga menerima uang Rp 2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau. Uang itu disebut sebagai “jatah preman” atas penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan yang nilainya melonjak dari
Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, juga datang dari dua ormas Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid, menilai bahwa seorang pahlawan nasional harus memegang nilai-nilai kebenaran dan keberanian
Presiden Prabowo Subianto menemukan titik terang untuk polemik bayar utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau umum disebut Whoosh. Setelah melalui perdebatan panjang antarkementerian dan lembaga mengenai cara bayar utang Whoosh, Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab pelunasan utang proyek tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak menggunakan
Kementerian Hak Asasi Manusia buka suara soal polemik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Draf regulasi tersebut dinilai berpotensi melemahkan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga independen. Menteri HAM Natalius Pigai membantah dugaan tersebut. Dia mengklaim, revisi terbaru bertujuan untuk memperkuat Komnas HAM. “(Revisi) itu memberikan penguatan,”
