Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump. Termasuk pengerahan pasukan internasional serta jalur menuju kemungkinan negara Palestina di masa depan. Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington memuji
Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, menyebut polemik pascaputusan MK tentang jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian sebagai bukti gagalnya fungsi pengawasan DPR selama bertahun-tahun. Ia menilai kementerian/lembaga (K/L) turut menikmati kenyamanan ketergantungan terhadap anggota Polri tanpa membangun kapasitas internal. Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menggelar Operasi Zebra 2025 mulai besok. Operasi yang digelar serentak ini akan digelar mulai 17-30 November 2025. Operasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada libur Natal dan Tahun Baru. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol
Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Rencana ini diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025). Sjafrie mengungkapkan, sebanyak
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) semakin santer terdengar dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani belakangan. Pada Senin (10/11/2025), dia mengatakan GBHN yang kini direncanakan akan dibuat kembali dan diberi nama baru Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah dirumuskan. Posisi barang tersebut kini menuju tahap akhir untuk dikomunikasikan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri dinilai akan mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Menurut Yusril, keputusan
Siswa yang menjadi terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta menggunakan remot pengendali jarak jauh atau remote control untuk meledakkan bom. Satuan Brigade Mobil Polda Metro Jaya mengungkap hal tersebut setelah menganalisis temuan di tempat kejadian perkara. Siswa tersebut menanam bom di dua titik, pertama di masjid dan kedua di sekitar
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Dalam pernyataannya, Ketua Paguyuban Persaudaraan Trisakti Ahmad Kurniawan mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka proses dan hasil pemberian gelar tersebut, terutama kepada Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA di Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat buntut membantu sepuluh guru honorer yang belum dapat gaji. Prabowo mengambil keputusan itu sesaat tiba kembali di Indonesia pada Kamis (13/11) usai kunjungan kenegaraan ke Australia. Wakil Ketua
Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia pengganti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Seiring dengan pembangunan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi usai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut penuntasan misteri kasus kematian Marsinah, aktivis buruh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, menjadi ranah kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Dia mengatakan Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki kewenangan yudikatif. Maka dari itu, ia menyebut pengusutan kasus Marsinah yang
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiyallah Ilyas mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kehadiran komite tersebut merupakan langkah maju untuk mempercepat terwujudnya aparatur kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika keamanan nasional. Hasbiyallah mengatakan, komite beranggotakan 10 tokoh dari
