Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari ‘jatah
Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan hal baik dengan menyelidiki korupsi pada Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Akan tetapi, Said mengingatkan, penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan program perpanjangan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya. Said lantas mengajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai unsur tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya berkaitan dengan pemerasan, bukan suap. Modus pemerasan ini dilakukan oleh dua staf ahli atau orang kepercayaan Gubernur Riau terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai langkah pemerintah memberantas judi online tidak cukup dilakukan lewat penegakan hukum semata. Menurutnya, masalah itu lebih kompleks karena melibatkan faktor sosial, teknologi, dan lemahnya penindakan terhadap pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut. Adapun pemerintah kembali menyoroti kerugian ekonomi akibat maraknya praktik judi
Mantan menteri perhubungan (menhub) dan dirut PT KAI, Ignasius Jonan menyebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan bagus. Hanya saja, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait kontroversi utang proyek Whoosh yang dianggap membebani PT KAI selaku pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu. Jonan mengaku, diundang oleh Sekretaris Kabinet
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perspektif perempuan, kata Willy, sangat penting bagi DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11). Sebelumnya, Abdul Wahid ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memperkirakan Abdul Wahid tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut tertuang dalam aturan perundang-undangan. Tito menjelaskan, kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan PSN memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat, aparat, maupun figur publik. Praktik judi online kini menjadi ancaman serius karena menjangkiti berbagai lapisan masyarakat. Cak Anam menekankan dampak sosial dari judi online sangat merusak. Selain menggerogoti
Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menghitung secara detail dan mencari skema terbaik dalam menyelesaikan persoalan keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pewarta di Jakarta,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 21 Pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang bermasalah baik dari sisi norma maupun kelembagaan. Pasal-pasal tersebut di antaranya Pasal 1, Pasal 10, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83-85, Pasal 87, Pasal 100,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. DPR juga menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan. Hal tersebut disampaikan anggota
