Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima Surat Keputusan (SK) Rehabilitasi Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspadewi dan kawan-kawan dari Kementerian Hukum. KPK saat ini tengah mengurus administrasi pembebasan para terdakwa tersebut. Ira bersama Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT
Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah. Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyesuaian Pidana dapat mengonversi vonis sanksi pidana kurungan atau penjara menjadi pidana denda. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej atau Eddy saat rapat panitia kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Rabu (26/11). Dia menjelaskan bahwa
Mahkamah Agung (MA) memastikan bahwa pemberian hak rehabilitasi oleh Presiden kepada terdakwa tidak akan mengganggu proses hukum di kemudian hari. MA menegaskan, kewenangan tersebut merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan melalui pertimbangan matang. “Enggak akan mengganggu. Proses hukum berjalan, hak istimewa berjalan. Enggak ada masalah, enggak akan mengganggu karena tentunya
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko berpendapat sudah saatnya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur perihal kerugian negara dilakukan perubahan atau revisi. Dia menganggap Pasal tersebut sapu jagat dan bisa menjerat siapa saja. Demikian disampaikan Danang dalam agenda diskusi Prime
Meski target pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan pemerintah, realisasinya masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah aspek, mulai dari kesiapan hunian, infrastruktur penunjang, hingga kepastian mekanisme penempatan, membuat proses relokasi belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: Apa kendala utama yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam proses penanganan kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada eks Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan direksi lainnya. “Secara formil,
Kisruh terkait penggunaan diksi “pemusnahan” dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai sengketa ijazah turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Rapat yang beragendakan evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian/lembaga tahun 2025 itu juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Arsip Nasional Republik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim). Pemanggilan menkes dinilai penting untuk menelusuri lebih jauh alur perintah maupun dugaan aliran dana dalam proyek tersebut. Plt Deputi Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan terbaru terkait kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dari 53 kapal yang diakuisisi, sebanyak 16 kapal diketahui masih terbengkalai di galangan kapal dan belum dapat dioperasikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kapal-kapal tersebut mangkrak karena biaya perbaikan
Ketegangan politik dan hukum kembali mencuat dalam akhir pekan ini. Hal itu memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan penegakan regulasi di Indonesia tengah mengalami guncangan signifikan. Pada satu sisi, pemerintah terus memajukan agenda strategisnya melalui percepatan penyusunan kebijakan dan konsolidasi internal. Namun pada sisi lain, sejumlah gejolak dari berbagai sektor menunjukkan
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana. Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan
