Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, berawal dari permintaan keterangan kepada beberapa pihak di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12/2025). Budi mengatakan, KPK menangkap lima orang di Lampung dalam operasi senyap itu, termasuk Ardito Wijaya. Dia menyampaikan bahwa saat
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkap motif dugaan korupsi yang dilakukan dua pejabat Kota Bandung yakni Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Menurutnya kedua pejabat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu berupaya mengarahkan sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam
Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung masukan dari sejumlah lembaga dan organisasi profesi dalam tiga sesi audiensi yang digelar secara terpisah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/12). Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, saat jumpa pers selepas pertemuan, menjelaskan masukan dan hasil diskusi yang digelar antara Komisi Percepatan
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo Widiarto mengungkapkan upaya pencegahan tidak akan efektif jika tidak memetakan titik rawan korupsi yang mengakar dalam siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penerapan sistem merit, digitalisasi melalui SIASN dan CAT, hingga pembangunan zona
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara, selama tiga bulan, kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS karena melakukan perjalanan umrah tanpa izin saat daerahnya berstatus tanggap darurat bencana. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan bahwa Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 23
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan yang kedua ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera. Presiden juga menyampaikan bahwa sejumlah laporan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Mantan Wakil Presiden sekaligus Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, menyampaikan sikap tegas Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama. Menurutnya, Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat ketua umum (PJ Ketum) tidak boleh digelar sebelum seluruh mekanisme organisasi dijalankan. Ma’ruf menegaskan, forum melihat proses pemakzulan Ketua Umum yang muncul belakangan tidak sesuai
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru semakin memperkuat landasan modernisasi hukum nasional, termasuk pemanfaatan teknologi serta digitalisasi proses penegakan hukum. Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, Kamis (27/11), dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensneg) terkait lahan Hotel Sultan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menyampaikan gugatan diajukan karena ada cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hasil penyelidikan sementara terkait temuan kayu gelondongan di tengah-tengah banjir Sumatera. Kayu-kayu itu terseret arus banjir bandang dari daerah hulu ke hilir sungai-sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu gelondongan itu juga diduga berasal dari aktivitas yang ikut andil dalam kerusakan lingkungan
Pemerintah mengusulkan sejumlah ketentuan pidana narkotika yang sebelumnya dicabut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dimasukkan kembali ke dalam Rancangan Undang-undang Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjelaskan pasal-pasal terkait narkotika sebelumnya dicabut di KUHP baru karena pemerintah menargetkan Revisi Undang-Undang Narkotika selesai
