Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut status kewarganegaraan tersangka terorisme Encep Nurjaman alias Hambali masih belum dapat dipastikan. Yusril mengatakan Hambali tidak memegang paspor Indonesia dan tidak menunjukkan identitas sebagai WNI ketika ditangkap di Thailand. “Hambali ditangkap tidak menunjukkan paspor Indonesia, tetapi paspor Spanyol dan Thailand. Hingga kini, kita
Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan tindak pidana di balik polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk mendalami hal tersebut. Sigit menjelaskan Polri juga telah memulai proses penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya
nggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh sudah menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa 4 pulau yang diputuskan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Mereka meminta Prabowo membatalkan (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perkembangan terbaru soal rencana pembangunan mega-proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di laut utara Pulau Jawa. Prabowo bilang, pemerintahannya akan memulai realisasi proyektor tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana pembangunan giant sea wall sudah disusun sejak 30 tahun lalu tapi belum bisa terealisasi. Presiden mengungkapkan,
Wakil Ketua Partai Aceh Suadi Sulaiman mengatakan pemerintah seharusnya menghormati batas-batas Aceh yang sudah disepakati lewat Perjanjian Helsinki pasca konflik. Dengan keputusan penyerahan empat pulau ke Sumatera Utara, pemerintah dinilai menodai perjanjian damai Aceh dengan Indonesia. Reaksi protes atas perubahan status wilayah ini terjadi lantaran pemerintah tak menuntaskan permasalahan yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya berbagai permasalahan dalam sektor pertambangan di Indonesia, termasuk lemahnya pengawasan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Lembaga antirasuah ini juga menerima banyak laporan dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan, salah satunya di wilayah Raja Ampat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengusulkan agar ada larangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil buntut polemik izin pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Dian, pemerintah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tentang
Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji para hakim. Momen pengumuman kenaikan gaji ini disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah oleh para calon hakim yang mengikuti acara pengukuhan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo menyatakan, gaji para hakim akan naik secara bervariasi sesuai dengan golongannya. Kepala
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun ikut mendampingi proses pengadaan laptop Chromebook di kementeriannya, yang saat ini diusut Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop, yang menghabiskan anggaran negara Rp 9,9 triliun tersebut. Penyidik
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah yang menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumu) diuji melalui proses pengadilan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan suap dana operasional Papua mencapai Rp1,2 triliun. “Penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuannya bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025), tidak membahas tentang reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu menanggapi rumor PDIP bergabung ke kabinet era Prabowo-Gibran. Usai
