Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meminta keterangan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, soal aliran uang dalam dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Fadlul saat ini sedang diperiksa oleh para penyidik lembaga antirasuah pada Selasa, 2 September 2025. Fadlul pun turut dimintai konfirmasi oleh para penyidik
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar) TNI Freddy Ardianzah mengatakan, TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa). Meski banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan berarti mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah. Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam
KPK terus mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Kini penyidik menyita puluhan miliar dalam bentuk dollar hingga empat unit mobil dalam kasus ini. KPK menyita uang USD 1,6 juta atau sekitar Rp 26 miliar. Tak hanya itu, penyidik juga menyita lima bidang tanah. Tim penyidik telah melakukan penyitaan kepada
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam peristiwa penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, pada Senin (1/9) malam. Ia menegaskan bahwa lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat yang aman dari tindak kekerasan. Lebih lanjut, Komisi X DPR RI
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak bicara banyak saat ditanya wartawan usai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (1/9/2025). Pantauan Kompas.com, Yaqut diperiksa hampir tujuh jam, ia tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.18 WIB dan keluar dari Gedung KPK pada 16.19 WIB. Ia
Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo, menilai langkah partai politik menonaktifkan kadernya yang duduk di DPR RI merupakan mekanisme internal, bukan aturan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Menurutnya, AD/ART menjadi instrumen kontrol partai terhadap kader yang duduk di parlemen. Meski istilah penonaktifan tidak tercantum dalam Undang-Undang
Presiden Prabowo Subianto berdialog dan mendengar langsung kritik serta aspirasi pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan situasi di beberapa wilayah Indonesia sudah kondusif usai gelombang demonstrasi berujung ricuh. Budi Gunawan mengatakan kondisi itu terjadi berkat kerja sama semua pihak termasuk masyarakat dalam menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat. Pria yang akrab disapa BG ini menyebut roda
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Anggoro Sukartono menyatakan siap menggelar penyelidikan hingga penyidikan kematian mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama, apabila pihak keluarga menghendaki. Ia mengatakan pihak keluarga memilih ikhlas menerima kepergian almarhum dan menolak opsi ekshumasi yang ditawarkan kepolisian. Kendati demikian, ia menegaskan jalur hukum tetap
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi viralnya video yang memperlihatkan dirinya memerintahkan anggota Polri menembak massa yang mencoba menerobos Markas Komando (Mako) Brimob, Polres dan asrama polisi. Ia menegaskan, instruksi tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan sebelumnya, Listyo menegaskan demonstrasi merupakan
Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Kamis (28/8) diwarnai maraknya hoaks di media sosial. Informasi palsu soal kerusuhan, penjarahan, hingga represi aparat kian memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, hoaks yang beredar semakin masif, baik di media sosial maupun aplikasi perpesanan. Contohnya, video kerusuhan di Baghdad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni
