Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar biasa menggunakan aset kripto. Myanmar menjadi negara yang disorot karena di sana banyak ditemukan warga Indonesia yang menjadi korban TPPO. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan aliran aset kripto itu biasanya dialihkan dahulu melalui
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami server down yang berpotensi menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi. Dia menuturkan bahwa situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri itu sering
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendukung keputusan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia di Jakarta. Sebab, di saat yang sama hal itu juga dapat memudahkan pembangunan yang masih terus berlangsung saat ini. Pada tahap kedua pembangunan IKN, lanjutnya, otorita memfokuskan pada pembangunan akses jalan,
Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dijadwalkan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi importasi gula hari ini, Jumat (18/7/2025). Putusan akan dibacakan setelah Tom menjalani persidangan selama 4 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama empat bulan terakhir, jaksa penuntut
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam program pendidikan tahun 2019-2022 di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berstatus saksi. Dia dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan yang kedua pada Selasa (15/7). Kejaksaan Agung mengungkapkan Nadiem merupakan pihak utama
Kesepakatan tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen, disambut sebagai kemenangan diplomasi. Namun bayangan ancaman terhadap industri dalam negeri telah memunculkan beragam peringatan dari ekonom dan parlemen. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak cepat merasa cukup, bahkan menuntut tarif 0 persen
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz terus berupaya memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Namun, upaya itu tidak mudah dilakukan. Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan banyak kendala yang terjadi, terutama demografis. Maka itu, menyelesaikan masalah Papua disebut bukan soal cepat-cepatan. Faizal mengatakan dalam menyelesaikan masalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengatur larangan bepergian ke luar negeri hanya untuk tersangka. Padahal, KPK dalam melaksanakan tugasnya selama ini bisa mengajukan pencegahan ke luar negeri juga untuk saksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPK. “Di RKUHAP itu yang bisa dilakukan
Terkuak beras oplosan beredar di masyarakat. Polisi hingga DPR mengawal permasalahan ini. Polemik praktik beras oplosan bermula dari investigasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung. Amran menyayangkan sejumlah perusahaan besar terindikasi melakukan pengoplosan
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim enggan bicara banyak meski sudah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam pemeriksaan keduanya, Nadiem diperiksa selama kurang lebih 10 jam, mulai dari pukul 08.59 WIB hingga sekitar pukul 18.06 WIB. Saat
Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Sebanyak enam balita diselamatkan dari jaringan perdagangan orang ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus dugaan TPPO ini. Hendra menyebut para pelaku yang diamankan memiliki masing-masing peran. Semuanya saat ini menjalani
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah pasal dalam RKUHAP yang tidak sinkron dengan ketentuan UU KPK meliputi kerja penyadapan dan penyelidik. Budi menjelaskan bahwa tim penyelidik KPK tetap melaporkan upaya penyadapan kepada Dewan Pengawas. Kemudian penyadapan yang telah dilakukan akan diaudit. Budi menyebut RKUHAP yang sudah disepakati DPR dan
