Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengakui Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau undang-undang yang mengatur proses pemindahan narapidana (transfer of prisoner) ke negara asal. Yusril menjelaskan karena belum adanya aturan tersebut, pemindahan narapidana narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina hingga napi Bali Nine ke Australia yang ditargetkan sebelum
Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi penembak siswa SMK itu pun dipindah tempat penahanannya. Sebelumnya dia ditahan dengan status penempatan khusus (patsus) Bidpropam Polda Jateng. Kabid Humas
Aipda Robig Zaenudin, pelaku penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang, telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik di Bidpropam Polda Jawa Tengah (Jateng). Namun, dia mengajukan banding. Sidang etik Aipda Robig juga diikuti Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam. Choirul mengungkapkan, selama menjalani sidang etik, Aipda Robig
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melempar wacana KPK akan menjadi penyidik tunggal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengatakan saat ini wewenang antikorupsi tak hanya dipegang KPK melainkan juga di Kejaksaan Agung dan Polri. Yusril pun mengaku terbuka untuk mendiskusikan perihal wacana itu ke depannya. Ia menyebut wacana
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM. Pasalnya, sekitar 50 persen dari poin Astacita yang diusung pemerintah menyangkut tentang hal-hak asasi. Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu,
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak tak terjebak dalam dendam soal pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu disampaikan dalam peringatan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Ia menyebutkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali mendorong pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran
Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihak menyetor sekitar Rp2,4 triliun ke kas negara terkait hasil pemulihan aset dalam kasus korupsi selama tahun 2020-2024. Hal tersebut disampaikan Nawawi saat pidato pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12). Nawawi mengatakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih
Polda Jawa Tengah menetapkan Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap siswa SMK di Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17). Penetapan Robig sebagai tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada hari ini, Senin (9/12). Pada hari ini Robig juga telah menjalani sidang
Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dituntut dengan pidana 6 hingga 14 tahun penjara. General Manager Operasional PT Tinindo Internusa periode Januari 2017-2020, Rosalina, dituntut pidana 6 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider
Memberantas korupsi di Indonesia adalah perjuangan berat dan panjang yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menghadapi tantangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merancang strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi: Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Melalui kombinasi ketiga
Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendata kebanyakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) dilakukan lewat pelabuhan internasional resmi di Batam. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan modus penyelundupan lewat pelabuhan resmi itu lebih banyak ketimbang yang
