Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan konstitusi menjadi pondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut Wapres, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus terus membumikan konstitusi. Untuk itu, ia meminta bahwa kita harus jeli dan mengerti benar perbaikan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh
Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menilai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan terobosan strategis yang akan meningkatkan komunikasi Presiden dan lembaga kepresidenan secara efektif dan efisien. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan tersebut menekankan Juru Bicara Presiden adalah ujung tombak strategis komunikasi Presiden. Dengan adanya Kantor
Presiden Joko Widodo akan kembali merombak (reshuffle) susunan Kabinet Indonesia Maju pada Senin (19/8/2024) ini. Menurut sumber Kompas.com dari kalangan pemerintahan, pada Minggu (18/8/2924), setidaknya ada tiga orang menteri baru dan dua kepala badan yang akan dilantik pada pukul 09.00 WIB Senin ini. Tiga orang menteri yang akan dilantik Presiden
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry membeli kapal yang tak didasarkan dengan spesifikasi pengadaan. Kapal tersebut dibeli saat berada di bawah naungan PT Jembatan Nusantara. Asep menjelaskan, di PT ASDP armada kapal tidak memadai guna memenuhi keperluan penyeberangan. Apalagi pada saat hari raya seperti lebaran atau
Dua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) sekitar pukul
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat pengibaran bendera kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait aturan yang memicu polemik di masyarakat tersebut. Heru mengaku,
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan hakim konstitusi Suhartoyo tetap menjabat Ketua MK karena pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman. Fajar menjelaskan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo belum inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, kata
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengecam Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang menginstruksikan 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri melepas hijab mereka. Guspardi kaget dengan tindakan BPIP tersebut karena 18 Paskibraka muslimah itu menggunakan hijab dalam kegiatannya sehari-hari. “Jika benar ada larangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali beredar. Ari menegaskan tidak ada rencana reshuffle pada 14 atau 15 Agustus 2024. Dia juga menekankan pernyataan ini sama seperti yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Sebelumnya,
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) menyusul putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Lewat putusan itu, PTUN Jakarta menyatakan kepemimpinan Hakim Konstitusi Suhartoyo tidak sah. Menurut rencana, RPH dilaksanakan pada Rabu (14/8) ini. Hal ini dikonfirmasi Juru Bicara MK Fajar Laksono. Fajar menjelaskan
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu sebelumnya menggugat MK perihal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Gugatan itu dilayangkan Anwar Usman pada 23 November 2023, dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam putusan pokok perkara, majelis hakim
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini menyimpang dari garis perjuangan atau khittah NU. Hal itu disampaikan merespons perseteruan PBNU dengan PKB. Jazilul mengatakan bahwa PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB saat ini. Padahal, kewenangan PBNU sebagai
