Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, mengungkapkan terdapat tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Hal tersebut Makhruzi sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Awalnya, Makhruzi menjelaskan mengenai Outstanding Boundary Problem (OBP) alias sengketa
Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut Perizinan Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Indonesia kini telah resmi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP baru tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa perubahan mendasar dibandingkan dengan KUHP lama yang telah digunakan selama puluhan tahun. Ia menyampaikan, KUHP baru memiliki semangat pembaruan hukum
Terjadi lagi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kali ini adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu yang bersamaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wali Kota Madiun, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate
Pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pujian saat kembali mulai menyentuh ‘kasus kakap’ seperti pejabat setingkat menteri. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut KPK kini sudah berani masuk ke ‘Liga Utama’. Hal itu setelah KPK menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka dalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026, adalah Bupati Sudewo. Saat ini, dia sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus. Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar operasi senyap
Wakil Menteri Hukum, Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap bahwa hingga saat ini ada delapan gugatan terhadap KUHP dan KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini. Eddy mengatakan dari jumlah itu, dua gugatan merupakan gugatan terhadap KUHAP dan enam sisanya gugatan KUHP. Khusus KUHP, Eddy memprediksi jumlahnya
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan kecelakaan pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, dikategorikan sebagai controlled flight into terrain (CFIT). Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, pesawat terbang dalam kondisi masih dapat dikendalikan pilot. Namun, akhirnya menabrak lereng
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali terdengar dari Senayan, setelah sekian lama menjadi wacana, kini berubah menjadi rancangan. RUU Perampasan Aset sebelumnya pernah populer di masyarakat, bukan karena calon beleid ini dibahas untuk disahkan, tetapi karena ucapan Ketua Komisi III DPR-RI pada 2023, Bambang Pacul. Politikus PDI-P ini merespons permintaan
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan menghadapi sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Senin (19/1). Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Noel Ebenezer yakni Nur Sari Baktiana sebagai hakim ketua, dengan hakim
Petugas Avsec bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kilogram (kg) dengan tujuan pengiriman ke Jakarta. Kapolresta menjelaskan, upaya penyelundupan sabu-sabu tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial NF (42), warga asal Kabupaten Pidie, Aceh pada Kamis (25/12), akhirnya terhenti di XRay bandara
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bisa dilakukan jika sudah mengganggu kedaulatan. Menurut Ace, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang kerap melibatkan kekuatan-kekuatan lintas negara. Namun, Ace mengatakan Polri seharusnya masih terdepan dalam penanganan terorisme untuk penegakan hukum. Draf
