Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah, di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di wilayah tersebut. Ketua Komisi
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim optimistis dapat dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbais Chromebook yang sedang bergulir di persidangan. Alasannya, sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang mengaku bahwa mereka menerima gratifikasi tanpa sepengetahuan dan perintah Nadiem. Nadiem pun kaget karena sejumlah anak buahnya
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Sjafrie menjelaskan, para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Para ASN yang berusia 18 sampai 35 tahun diikutsertakan dalam
Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai rawan diselewengkan menjadi alat kepentingan partai besar. Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan DPR agar tidak menggunakan parliamentary threshold sebagai instrumen self-dealing yang justru melemahkan demokrasi plural. Ia menegaskan, meski DPR tidak diwajibkan berkonsultasi secara
Pelarian panjang pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) memasuki babak akhir yang krusial. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengonfirmasi bahwa Interpol pusat di Lyon, Prancis, telah resmi menerbitkan Red Notice untuk Riza Chalid per tanggal 23 Januari 2026. Status ini menjadikannya buronan internasional yang wajib ditangkap oleh kepolisian di 196
Polri menyatakan bahwa penonaktifan sementara Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan. Trunoyudo menjelaskan, penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta. ADTT tersebut dilakukan
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini terancam menjadi sekadar slogan normatif. Hal ini disebabkan oleh absennya kemandirian anggaran yang membuat lembaga peradilan masih bergantung pada keputusan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat memberikan keterangan ahli dalam sidang
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2026). Apjati mendorong DPR untuk mengevaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwani, menjelaskan, tingginya target penempatan PMI yang
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional ruang siber di tengah dinamika geopolitik global. Komitmen itu disampaikan BSSN dalam agenda Rapat Internal Staf (RIS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (26/1). Dalam forum strategis tersebut,
Analisis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Boni, sikap tegas Listyo tersebut bukan sekadar resistensi institusional, melainkan mencerminkan kenegarawanan yang diperlukan dalam menjaga arsitektur demokrasi Indonesia. Boni menegaskan perdebatan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis
Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ketua Umum KBPP Bimo Suryono mengatakan secara konstitusional dan yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden langsung sudah tepat. Menurut Bimo, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan
Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membawa konsekuensi administratif sederhana: posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong. Secara prosedural, kekosongan itu dapat diisi tanpa harus merombak kabinet secara luas. Namun dalam politik, jarang ada kekosongan yang berdiri sendiri. Satu kursi kosong kerap membuka tafsir yang lebih panjang—apakah perubahan
