Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari Senayan dalam sidang paripurna pada Selasa, 27 Januari 2026. Adies akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang purna tugas pada Februari 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa Adies memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak yang
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) tidak hilang secara otomatis apabila seseorang bergabung dengan dinas militer asing, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Yusril menjelaskan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas usulan instansi Polri di bawah kementerian. Sigit pun menjelaskan sejumlah alasan dari penolakannya tersebut. Salah satunya, posisi Polri saat ini merupakan mandat Reformasi 1998. Pasca Reformasi 1998, Polri menjadi terpisah dari TNI sehingga memiliki momentum untuk membangun ulang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya asosiasi yang menjadi pengepul uang rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri Muhamad Al Fatih diperiksa penyidik untuk mendalami dugaan itu, hari ini, 26 Januari 2026. Budi menjelaskan, penyidik KPK mendalami peran Al Fatih dalam pengumpulan
Komisi III DPR akan memanggil kapolres dan Kajati Sleman untuk menjelaskan mengenai penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB. Kasus ini menjadi viral di media sosial yang mempertanyakan
Kemandirian industri pertahanan menjadi agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski target produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya telah dikuasai industri nasional. Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presidek ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla turut angkat suara setelah Indonesia masuk ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. SBY meyakini, Presiden Prabowo Subianto mempunyai pertimbangan matang sebelum memutuskan Indonesia bergabung ke Dewan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan jika 28 perusahaan yang izin pemanfaatan hutan (PPBH) telah dicabut namun masih beroperasi. Pras menyebut Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat tak terganggu. Meski begitu, Pras memastikan usai keputusan yang diambil Satgas PKH
Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyalami Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin negara lainnya selepas peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza di ruang utama World Economic Forum (WEF) 2026, Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis siang waktu setempat. Di penghujung acara, tepat sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden Trump menghampiri sejumlah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Budi mengatakan KPK meyakini Dito Ariotedjo akan memenuhi panggilan tersebut. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat antidemokrasi. Pemerintah, kata dia, lebih menitikberatkan RUU tersebut pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra-propaganda, termasuk peningkatan kesadaran publik agar masyarakat mampu mengenali dan menyaring informasi yang
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berdiskusi untuk merampungkan perumusan draf rekomendasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa topik yang menjadi pokok bahasan oleh komite tersebut. Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri. “Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian
