Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS terhadap seorang anak di bawah umur hingga meninggal dunia. Kapolri juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan bahwa peristiwa tersebut mencoreng institusi. Polda Maluku dijadwalkan menggelar sidang etik
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari ini. Dalam RUU tersebut diusulkan pembentukan Komnas Masyarakat Adat. Pigai menyebut RUU ini ditarget selesai tahun ini. Pigai memastikan akan terus memfatilitasi pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undangnya.
Bareskrim Polri membongkar dugaan jaringan penjualan emas ilegal di sebuah toko emas do Surabaya yang diduga terhubung dengan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) lintas daerah. Dalam penggeledahan sebuah rumah di Jalan Tampomas, Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, penyidik menyita emas batangan, uang tunai, dan dokumen penting yang diduga terkait
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) langsung ditahan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, usai dipecat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena terbukti memiliki narkoba. Didik sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan narkoba pada Jumat (13/2/2026) lalu. Dittipidnarkoba juga telah mengamankan barang
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat. Utut menilai partisipasi Presiden Prabowo dalam forum tersebut merupakan tindakan nyata yang lebih progresif dibandingkan sekadar narasi dukungan. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa seluruh elemen
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tidak mau terjebak pada wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk kembali kepada isi aturan yang lama, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Setyo menjelaskan KPK pada masa kepemimpinannya berprinsip untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, hal tersebut mesti dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung etika dan adab. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terkait kasus bunuh
Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk diproses lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR, Rabu (18/2/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyatakan setuju. Adapun persetujuan diambil
Penyerangan kelompok separatis bersenjata di Bandara Koroway Batu, Boven Digeol, Papua Selatan berdampak panjang pada keamanan objek vital lainnya di wilayah sekitar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menutup sementara semua aktivitas penerbangan dari dan ke 11 bandara perintis karena kerawanan keamanan. Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan sebanyak 44 warga binaan pemeluk agama Konghucu menerima remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada momentum Imlek 2026. Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan dari total 44 penerima remisi tersebut, 43 orang di antaranya merupakan warga binaan yang
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendorong agar regulasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari sekadar gimik politik. Isu tersebut dianggap sekadar upaya membangun citra dan reputasinya yang terus menurun, khususnya dalam isu antikorupsi. Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, melalui pernyataan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelisik dugaan keterlibatan oknum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan antara badan usaha Kementerian Keuangan, PT Karibha Digdaya (KD) dengan masyarakat yang kini masuk peninjauan kembali (PK) di
