Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendorong agar regulasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari sekadar gimik politik. Isu tersebut dianggap sekadar upaya membangun citra dan reputasinya yang terus menurun, khususnya dalam isu antikorupsi. Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, melalui pernyataan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelisik dugaan keterlibatan oknum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan antara badan usaha Kementerian Keuangan, PT Karibha Digdaya (KD) dengan masyarakat yang kini masuk peninjauan kembali (PK) di
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan pada periode 2023-2025 sebanyak 230 orang ditangkap karena memberikan pendanaan kepada kelompok teroris. Rosidi menyampaikan hal tersebut di sela-sela diskusi dengan tema World Terrorism Index 2025 atau WTI 2025 di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (11/2). Ia juga mencatat pada periode itu, ada 27
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyiapkan peta jalan (roadmap) agar sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia dapat dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, konsep ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pertahanan di negara kepulauan seperti
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan dan penindakan korupsi di tanah air. Skor Indonesia turun dari 37 pada tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025 disertai peringkat indeks persepsi korupsi yang melorot
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengunggkap rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik tersebut. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan, peran Indonesia tersebut juga bersifat tidak menyerang, tidak menyinggung, dan tidak agresif. Nabyl mengatakan, partisipasi pasukan Indonesia itu
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengajukan Pulau Nusakambangan sebagai lokasi pembangunan mega-prison atau lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kapasitas superbesar kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, kata dia, mega-prison tersebut akan berkapasitas sekitar 5.000 orang dengan alokasi anggaran multiyears atau tahun jamak. Agus Andrianto bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Indonesia mencatat kemunduran dalam Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2025. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII), skor Indonesia turun menjadi 34 dan menempatkannya di peringkat 109 dari 180 negara. Posisi ini merosot 10 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peneliti sekaligus Manajer Program TII, Ferdian Yazid, menyatakan bahwa skor
Ketua Komisi XIII DPR-RI Willy Aditya meyakini masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia akan hilang seiring penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dia menilai, masalah tersebut akan hilang karena akan ada hukuman pidana kerja sosial untuk pelaku pidana dengan hukuman yang rendah. Willy mengatakan, saat ini DPR
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengakui masih banyak celah dan risiko tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan. Terkait hal itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam upaya pencegahan. Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu merespons kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie memastikan draf rekomendasi tersebut sudah rampung dikerjakan pada Senin (9/2) hari ini. Laporan itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draf
Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara, menegaskan bahwa Hotel Sultan, yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tidak akan ditutup. Meski demikian, status pengelolaannya kini resmi beralih dari pihak swasta, PT Indobuildco, kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peralihan ini tidak
