Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dilayangkan dua advokat atas nama Raden Nuh dan Dian Amalia, yang teregister dengan perkara nomor 81/PUU-XXIV/2026, Selasa (24/6). Dalam petitumnya, para penggugat meminta agar calon
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anggota Polri yang mencederai perasaan masyarakat. Dia mengklaim institusi kepolisian akan berbenah setelah rentetan kasus pelanggaran oleh anggotanya. Sigit mengatakan, Polri akan bersikap tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etik maupun hukum. “Kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas untuk menjaga
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya di tingkat daerah untuk tak ragu menangani kasus megakorupsi. Mereka diminta untuk tak hanya fokus menangani kasus skala kecil. Hal itu disampaikan Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara pada 24-25 Februari 2026. Jajaran kejaksaan di daerah
KOMISI III DPR RI mulai menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA). Tahap awal ini menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi yang dinilai krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi di Indonesia. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyambut positif langkah
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota Brimob yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual hingga meninggal dunia. Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama 14 jam pada Senin pukul
Jaksa penuntut umum (JPU) tetap berkeyakinan eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menikmati uang Rp 809 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa menduga jumlah yang diterima Nadiem melebihi Rp 809 miliar. Jaksa menyinggung konsep white collar crime. “Oh, iya lah pasti terbukti itu
Komisi III DPR tengah belanja masalah untuk mulai “mengebut” pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung progres RUU yang mulai dibahas pertengahan Januari 2025 lalu tersebut. Menurut Dasco, sejumlah masalah tersebut bakal dikumpulkan dalam daftar inventaris masalah atau DIM
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia (PMI), melalui rapat di Jakarta, Kamis (19/2). Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun menegaskan rekomendasi kebijakan perlindungan PMI memerlukan proses terukur dan komitmen lintas kementerian dan
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan menguatnya potensi perang dunia ketiga. Ini seiring meningkatnya eskalasi konflik di berbagai wilayah dunia. Hal itu disampaikan Ace usai menghadiri Kuliah Umum oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (23/2/2026) di Kantor Lemhannas. Dalam paparannya, SBY mengakui makin nyatanya potensi
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Muzani mengatakan, partisipasi Indonesia dalam inisiatif tersebut bukan hanya upaya menjaga perdamaian, tetapi juga berperan dalam proses rekonsiliasi
Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan sebanyak 198 orang yang terdiri dari pendulang dan karyawan PT Kristalin, termasuk 26 WNA asal China, telah dievakuasi dari lokasi penambangan emas di Kali Musairo, Legari, Nabire, Papua Tengah. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada Antara, Minggu (22/2), mengatakan evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya
Di tengah gelombang reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2026 muncul sebagai tonggak penting. Ini bukan sekadar penyegaran basis data, melainkan upaya mendalam untuk memastikan bantuan negara tepat sasaran, menghindari pemborosan, dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar,
