Profesor hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah. Tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Dia berharap DPR bisa menolak masuknhya
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para eks presiden-wakil presiden, eks menteri luar negeri (menlu), hingga ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Parlemen di Istana, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan selama sekitar 3,5 jam itu dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10
Pemerintahan menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pernyataan resmi ini menyusul serangan udara gabungan yang dilancarkan militer AS dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026). Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi. Duta Besar
Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini meng-update situasi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Amelia menyebut, para WNI harus terus memantau perkembangan situasi imbas perang Iran vs Israel-AS. Amelia menyampaikan, berdasarkan update terbaru, terdapat 329 WNI di Iran yang berhasil dihubungi. Ratusan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah pada Selasa (3/3/2026). “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa. Budi mengatakan, saat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan dukacita atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Israel–Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari 2026. MUI mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan kemanusiaan serta Pembukaan UUD 1945, khususnya frasa “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi RI meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi udara pascakonflik militer di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, menegaskan jajarannya
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung, Sabtu (28/2). Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan timah yang sebelumnya diungkap di Batam. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni
Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya memanggil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk membahas polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurut dia, dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan divonis pidana selama 9 tahun penjara usai terbukti melakukan korupsi pada kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023. Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup sebagai prinsip yang tak bisa dikurangi. Ia menyebut, secara prinsipil kementeriannya tidak pernah menyetujui pidana mati. Menurut dia, hukuman terberat bukanlah hukuman mati. Jika sebuah tindak pidana dinilai sangat berat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar lembaga tersebut mengawasi pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. ICW mengajukan permohonan itu melalui surat pada Selasa, 24 Februari 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mempelajari isi surat tersebut. “Kami akan melihat isi
