Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Istana Minta Polri Investigasi Asal Teror yang Sasar Influencer Pasca-kritik Pemerintah

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Kepolisian RI (Polri) menginvestigasi asal teror yang diterima influencer usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang benar. Pemerintah tidak menghendaki adanya teror terhadap siapapun dalam bentuk apapun. Ia pun mengaku prihatin atas kejadian

Selengkapnya »
07 Januari 2026

Menkum sebut Rancangan Perpres turunan KUHAP akan atur pemanfaatan AI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis,

Selengkapnya »
06 Januari 2026

Laras Faizati: Publik Resah karena Polisi Bunuh Warga

Terdakwa penghasutan bakar Mabes Polri, Laras Faizati Khairunnisa membantah dalil jaksa yang menyebut perbuatannya meresahkan masyarakat dalam nota pembelaannya. Ia justru menilai keresahan publik muncul akibat kekerasan aparat penegak hukum (polisi) dan ketidakadilan hukum. Ia menyebut tuntutan satu tahun penjara terhadap dirinya tidak sebanding dengan penanganan kasus kematian pengemudi ojek

Selengkapnya »
06 Januari 2026

4 Hal Terkuak dalam Dakwaan Jaksa di Sidang Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akhirnya hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/1/2026). Kehadiran Nadiem disambut riuh lantaran ia telah absen dalam dua kali pemanggilan terakhir. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan dilanjutkan dengan pemaparan dakwaan dari jaksa.

Selengkapnya »
06 Januari 2026

Nadiem Makarim Didakwa Hari Ini

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mendengar dakwaan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook, hari ini, 5 Januari 2026. Nadiem sudah beberapa kali mangkir dari persidangan dengan dalih sakit. Firman menjelaskan sidang Nadiem akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Rencananya, dakwaan dibacakan di Ruang Hatta Ali. Kubu Pengadilan Tipikor pada

Selengkapnya »
05 Januari 2026

Bagaimana Sikap Pemerintah soal Teror terhadap Aktivis?

Berbagai jenis teror terhadap aktivis dan influencer terjadi di pengujung tahun 2025. Teror tersebut diduga berkaitan dengan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Aktivis sekaligus Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menerima teror bangkai ayam di rumahnya, pada Selasa (30/12/2025) pagi. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak,

Selengkapnya »
05 Januari 2026

KUHAP-KUHP Berlaku, Ini Sikap Kejagung, Polisi dan KPK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku, mulai Jumat (2/1/2026). Pemberlakuan dua instrumen hukum pidana baru ini menandai perubahan besar dalam sistem penegakan hukum nasional yang sebelumnya mengadopsi hukum warisan kolonial Belanda. Sejumlah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung),

Selengkapnya »
05 Januari 2026

Konten kreator dan aktivis pengkritik penanganan bencana diteror, pemerintah tepis dugaan batasi kritik publik

Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mendapat teror yang disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Organisasi sipil menyebut fenomena ini menggambarkan “tren antikritik semakin meluas” dan “berbahaya” bagi demokrasi. Salah satu kreator konten dengan nama pengguna DJ Donny memutuskan untuk lapor polisi setelah rumahnya dilempar bom molotov

Selengkapnya »
02 Januari 2026

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan mulai resmi berlaku pada hari ini, Jumat (2/1). DPR sebelumnya mengesahkan revisi KUHP pada 6 Desember 2022, dan diundangkan pada 2 Januari 2023. DPR lalu resmi mengesahkan revisi KUHAP pada 18 November

Selengkapnya »
02 Januari 2026

Prabowo: Negara Mampu Hadapi, Kita tak Perlu Nyatakan Bencana Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Dia menjelaskan, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana. Hal itu dilakukan tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

Selengkapnya »
02 Januari 2026

Marzuki Darusman Kritik KUHAP Baru: Kesewenang-wenangan Berbaju Hukum

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengkritik pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai dibuat dengan cara yang sewenang-wenang. Dia mengatakan, KUHAP seharusnya berfungsi sebagai salah satu pelindung warga negara terhadap kesewenang-wenangan aparat. Dia mengingatkan pada aksi unjuk rasa Agustus 2025, undang-undang menjadi pelindung warga untuk bisa menyuarakan aspirasinya.

Selengkapnya »
02 Januari 2026
Search