Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti musik. Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan, bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Menkum meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8/2025)
Pengamat militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyayangkan terlibatnya komanda peleton dalam kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Ia mengatakan komandan harusnya menjadi teladan dan melindungi anak buahnya. Khairul menilai TNI harus melakukan evaluasi pembinaan terus menerus. Ia mengatakan tidak cukup dilakukan sekali buntut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8). Penggeledahan dilakukan di rumah pihak terkait di Depok, Jawa Barat, serta di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari rumah di Depok
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses pemakzulan atau pemberhentian Bupati Pati Sudewo akan memakan waktu yang lama. Bahkan, ia mengaku tidak dapat memastikan waktu perihal pemakzulan, karena kepala daerah merupakan posisi politik. Pemakzulan kepala daerah ia sebut sifatnya politis,
Tewasnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo di tangan para seniornya membuat publik menyoroti senioritas berbahaya di institusi TNI, khususnya matra Angkatan Darat. Peristiwa tersebut tak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga mengingatkan bahwa kekerasan berbasis senioritas -antara prajurit senior dan junior- di tubuh TNI masih menjadi persoalan serius
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek di era Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sama-sama sedang ditangani kedua institusi tersebut. Dia pun memastikan komunikasi dan koordinasi antardua lembaga penegak hukum dalam kasus terkait yang sedang ditangani masing-masing tak tertutup
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membidik ‘intelektual dader’ dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. Dalam kasus tindak pidana korupsi, intelektual dader merujuk pada pelaku utama yang memiliki peran intelektual atau perencana. Bahasa lain
Kontroversi kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 sebesar 250 persen, yang memicu penolakan keras dari masyarakat Pati sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu memberi atensi khusus masalah tersebut dan telah menegur sang bupati
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan duka cita atas meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga tewas akibat dianiaya senior. Pemerintah memastikan proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur peradilan militer. Budi menuturkan, investigasi Kodam IX/Udayana dan penyidik Denpom IX/1 Kupang telah
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya akan fokus terhadap situasi dan kondisi hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Mukti mengungkapkan dirinya banyak mendengar komentar dan opini publik terkait kasus tersebut, namun dia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap akan melakukan “update” terkait soal waktu penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menurut Budi, KPK masih membutuhkan waktu untuk memeriksa pihak-pihak terkait kasus tersebut sebelum menetapkan tersangka. Ia melanjutkan, ”Kami akan lihat apakah
Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kebijakan itu juga telah direspons oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono. Namun pembatalan kenaikan PBB itu tak menyurutkan kekesalan
