Berbagai jenis teror terhadap aktivis dan influencer terjadi di pengujung tahun 2025. Teror tersebut diduga berkaitan dengan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Aktivis sekaligus Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menerima teror bangkai ayam di rumahnya, pada Selasa (30/12/2025) pagi. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku, mulai Jumat (2/1/2026). Pemberlakuan dua instrumen hukum pidana baru ini menandai perubahan besar dalam sistem penegakan hukum nasional yang sebelumnya mengadopsi hukum warisan kolonial Belanda. Sejumlah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung),
Mahkamah Agung (MA) tengah menyiapkan aturan teknis terkait mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa, yang diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Juru Bicara MA, Yanto, mengatakan MA sedang menugaskan tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung
Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mendapat teror yang disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Organisasi sipil menyebut fenomena ini menggambarkan “tren antikritik semakin meluas” dan “berbahaya” bagi demokrasi. Salah satu kreator konten dengan nama pengguna DJ Donny memutuskan untuk lapor polisi setelah rumahnya dilempar bom molotov
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan mulai resmi berlaku pada hari ini, Jumat (2/1). DPR sebelumnya mengesahkan revisi KUHP pada 6 Desember 2022, dan diundangkan pada 2 Januari 2023. DPR lalu resmi mengesahkan revisi KUHAP pada 18 November
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Dia menjelaskan, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana. Hal itu dilakukan tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengkritik pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai dibuat dengan cara yang sewenang-wenang. Dia mengatakan, KUHAP seharusnya berfungsi sebagai salah satu pelindung warga negara terhadap kesewenang-wenangan aparat. Dia mengingatkan pada aksi unjuk rasa Agustus 2025, undang-undang menjadi pelindung warga untuk bisa menyuarakan aspirasinya.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata. Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan reintegrasi sosial akan menjadi fokus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau KUHP Nasional, yang akan mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional Bareng Wamenkum bersama Ikatan Wartawan
Proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus bergulir. Menurut Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI Sofia Alatas, jalan menuju pengesahan beleid itu hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen. Menurut Ritonga, koalisi permanen tidak selalu menjadi masalah selama tidak melibatkan mayoritas partai politik di parlemen. Selain
Kejaksaan Agung membantah isu rencana penarikan para jaksa yang selama ini ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak benar ada ancaman penarikan atau tidak memperpanjang masa tugas jaksa KPK. Isu itu fitnah dan bersifat adu domba,” kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan Agung Yadyn
