Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perspektif perempuan, kata Willy, sangat penting bagi DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11). Sebelumnya, Abdul Wahid ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memperkirakan Abdul Wahid tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut tertuang dalam aturan perundang-undangan. Tito menjelaskan, kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan PSN memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat, aparat, maupun figur publik. Praktik judi online kini menjadi ancaman serius karena menjangkiti berbagai lapisan masyarakat. Cak Anam menekankan dampak sosial dari judi online sangat merusak. Selain menggerogoti
Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menghitung secara detail dan mencari skema terbaik dalam menyelesaikan persoalan keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pewarta di Jakarta,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 21 Pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang bermasalah baik dari sisi norma maupun kelembagaan. Pasal-pasal tersebut di antaranya Pasal 1, Pasal 10, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83-85, Pasal 87, Pasal 100,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. DPR juga menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan. Hal tersebut disampaikan anggota
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Tito di hadapan para sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahaya konten deepfake terhadap kualitas pesta demokrasi sehingga dia menekankan urgensi pengaturan penggunaan akal imitasi (AI) dalam proses pemilu. Deepfake merupakan rekayasa digital menggunakan AI yang dapat mengubah wajah, bibir, maupun suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu. Menurut
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat dan pesan penuh semangat kepada seluruh generasi muda Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Kepala Negara mengajak para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air untuk meneladani semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa sejak ikrar Sumpah Pemuda
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengumpulkan berbagai usulan dari pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga serta pakar dan ahli, dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional.
Polemik panjang mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini menemui titik terang. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menyelidiki dugaan korupsi terkait Whoosh sejak awal tahun 2025. KPK mengatakan penyelidikan tersebut masih berproses hingga saat ini. Sejumlah pihak terkait yang tak diungkap identitasnya
