KEGIATAN

Kemendagri Bicara Peluang Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut Diputuskan Pengadilan

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah yang menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumu) diuji melalui proses pengadilan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Selengkapnya »

KPK: Negara rugi Rp1,2 triliun pada kasus dana operasional Papua

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan suap dana operasional Papua mencapai Rp1,2 triliun. “Penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Selengkapnya »

Jubir Prabowo Bantah Pertemuan dengan Megawati Bahas Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuannya bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025), tidak membahas tentang reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu menanggapi rumor PDIP bergabung ke kabinet era Prabowo-Gibran. Usai

Selengkapnya »

Nadiem Kaget Kasus Korupsi Laptop Rp9,9 T Diusut, Kejagung Buka Suara

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan ihwal temuan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 atau saat era Nadiem Makarim meski sudah dilibatkan untuk pendampingan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar membenarkan apabila pihaknya melalui Jamdatun telah memberikan pendampingan dalam proyek tersebut seperti yang diminta Kemendikbud Ristek.

Selengkapnya »

Timwas DPR F-PKS Beri Catatan saat Puncak Penyelenggaraan Haji 2025

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, terutama saat memasuki fase puncak ibadah, yakni wukuf di Arafah. Masalah-masalah tersebut dinilai berulang dan menimbulkan dampak langsung terhadap kenyamanan serta kekhusyukan jemaah. Anggota Timwas dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyebutkan bahwa berbagai

Selengkapnya »

Kejagung kembali panggil tiga eks mantan stafsus Nadiem Makarim

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil tiga mantan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022. Kapuspenkum mengatakan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melayangkan surat

Selengkapnya »

Komisi VIII DPR dan pemerintah siapkan revisi dua UU terkait haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi tersebut dinilai menjadi kebutuhan

Selengkapnya »

Komisi III Akan Undang Mahasiswa UGM hingga Unila Bahas RKUHAP

Komisi III DPR akan mengundang mahasiswa Fakultas Hukum dari tiga universitas untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketiga universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Borobudur, dan Universitas Lampung (Unila) yang akan diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 17 Juni

Selengkapnya »

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Baleg DPR: Lebih Cepat Dimulai Lebih Baik

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tak masalah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibahas dengan mekanisme Panitia Khusus (Pansus). Menurut dia, hal yang menjadi persoalan bagaimana agar RUU tersebut bisa segera dibahas. Pembahasan

Selengkapnya »

Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan pemerintah tidak akan mempermasalahkan siapa pihak yang akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. Supratman menegaskan bahwa saat ini hal yang terpenting dan menjadi fokus pemerintah adalah terus mendorong agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan

Selengkapnya »
Search