Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya terus mencari bukti, terkait kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR. Tersangka sekaligus Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto, diyakini bisa diadili dalam persidangan. Setyo mengatakan, kasus itu menjadi atensi publik saat ini. KPK tidak bisa membuatnya mangkrak, karena masyarakat
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya melalui komisi terkait tengah melakukan pengecekan terhadap pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, guna mencari pelaku yang bertanggung jawab terhadap pemasangan ilegal tersebut. Dasco mengemukakan bahwa pengecekan tersebut terhadap berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mencari dalang pemasangan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjelaskan tim penyidik belum menyampaikan rencana penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan perdana Senin (13/1) kemarin. Setyo mengatakan hanya mendapat informasi dari penyidik perihal materi pemeriksaan terhadap Hasto saja. Kata dia, penyidik juga masih memerlukan keterangan dari saksi lain
Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi atau MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional. Yusril menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membantah kepemilikan mobil dinas terkait insiden patwal mobil RI 36. Kejadian ini sempat menjadi viral di media sosial karena tindakan arogan yang dilakukan oleh petugas pengawal. Dalam video itu, terlihat mobil RI 36 melintas ketika sebuah taksi eksekutif berusaha menyalip. Petugas pengawal yang merupakan polisi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bisa ditahan meski proses praperadilan masih bergulir. Hasto mengajukan upaya hukum itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tessa mengatakan bahwa proses penyidikan di KPK dengan praperadilan merupakan ranah yang berbeda. Kedua proses
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal. Hal ini ia sampaikan usai memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Tak hanya Jaksa Agung dan jajarannya yang hadir, Kepala Pusat
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara tentang kasus adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di Tangerang. Tentang kasus pagar laut ini, AHY meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Investigasi ini pun tak hanya
Keluarga Darso, seorang sopir rental, mempertanyakan tindakan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian setelah penangkapannya. Kasus ini bermula dari kecelakaan yang dialami Darso di Yogyakarta pada Juli 2024, di mana tidak ada korban jiwa. Menurut kuasa hukum keluarga, Antoni Yudha Timor, Darso bertanggung jawab atas
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diklaim punya bekal cukup untuk menghadapi sidang praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Bekal itu berupa fakta-fakta itu berpeluang melepaskan Hasto dari status tersangkanya. Bima mengatakan PDIP mengawal dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto. Publik diajak menilai sejauh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyegel pagar bambu misterius di sepanjang 30,16 kilometer perairan Kabupaten Tangerang, Banten, karena tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). “Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono
Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021, Kamis (9/1). Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih satu jam. Ia mengatakan pemeriksaan berlangsung singkat lantaran hanya mengonfirmasi keterangan-keterangan
