Anggota Komisi X DPR Habib Syarief meminta pemerintah memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini disampaikan menanggapi kontroversi penerima beasiswa LPDP yang bangga anaknya resmi menjadi Warga Negara Asing (WNA). Menurut Habib, penerima beasiswa LPDP harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kesepakatan yang
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kerap dipuji sebagai instrumen transformasi sumber daya manusia. Ribuan mahasiswa memperoleh akses, ratusan doktor lahir, dan mobilitas global meningkat tajam. Secara administratif dan fiskal, capaian ini patut diapresiasi. Namun tidak sampai disitu, jika dana abadi dimaksudkan sebagai investasi struktural jangka panjang, maka keberhasilannya harus diukur
akil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie angkat bicara terkait adanya awardee beasiswa LPDP yang memilih menjadikan anaknya Warga Negara Asing (WNA). Stella menilai, polemik yang terjadi terkait beasiswa ini mencerminkan kegagalan moral pada tahap awal pendidikan kehidupan. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa penerima beasiswa melihat
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merespons temuan otoritas kesehatan Australia mengenai satu kasus campak yang menjangkiti seorang pelancong dengan riwayat perjalanan dari Indonesia. Laporan resmi ini diterima melalui mekanisme International Health Regulations (IHR) dan kini tengah ditindaklanjuti oleh Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes,
Kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD, Serpong, Setu, Tangerang Selatan, pada Senin (9/2/2026) menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Residu kebakaran yang mengalir ke Sungai Cisadane, memicu bau menyengat, munculnya lapisan berminyak di permukaan air, serta kematian ikan di sungai tersebut secara massal. Gudang
PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang memimpin lembaga tersebut sejak Februari 2021. Penunjukan Prihati tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan dukungan dana Rp 100 miliar untuk membantu Universitas Indonesia (UI) mencapai target naik peringkat di daftar kampus terbaik dunia. Target tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar UI bisa masuk daftar top 100 kampus terbaik dunia. Merespons hal tersebut, Rektor UI Heri
Sekolah di Uni Emirat Arab (UEA) hingga Arab Saudi menyesuaikan kegiatan belajar mengajar (KBM) saat Ramadan, mulai dari pemangkasan jam pelajaran hingga perubahan jadwal masuk. Sebagian juga menghadirkan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kementerian Pendidikan di Uni Emirat Arab menetapkan penyesuaian jam sekolah selama Ramadan tahun ajaran 2025-2026 untuk sekolah
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Indonesia saat ini berada dalam pusaran triple planetary crisis atau tiga krisis utama global yakni krisis iklim, krisis pencemaran, dan krisis sampah. Ia merujuk data UNFCCC yang mencatat suhu global pada 2024 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah, dengan kenaikan mencapai 1,4 derajat
Guru honorer masih menjadi mayoritas dalam sistem pendidikan nasional. Sekitar 56% dari total guru di Indonesia berstatus honorer, yang berarti lebih banyak daripada guru ASN (aparatur sipil negara)/PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) secara keseluruhan. Survei menunjukkan bahwa sekitar 74% guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota, dengan sebagian dari mereka
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons gugatan yang diajukan guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU APBN karena memangkas anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyatakan tak mempermasalahkan gugatan tersebut dan akan melihat proses yang tengah berjalan di MK. Gugatan dilayangkan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi mengungkap data terbaru dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa setelah satu dekade, prevalensi sunat perempuan hanya turun sedikit, dari 52 persen pada 2013 menjadi 46 persen pada 2024. Imran menyebut lebih dari separuh jumlah praktik sunat
