Revisi UU Pemilu Perlu Dorong Demokrasi Internal Parpol

• 11 Agustus 2025
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Kompas

Koalisi masyarakat sipil mengusulkan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Usulan tersebut disampaikan dalam peluncuran naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil, buku kedua tentang aktor pemilu, yang diselenggarakan secara daring, Minggu (10/8/2025). Direktur Puskapol UI Hurriyah yang hadir sebagai...

• Selengkapnya

Penggunaan AI di Pemilihan Umum Perlu Diatur Undang-undang

• 12 Juni 2025
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Tempo

Sejumlah pengamat berpandangan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pemilihan umum (pemilu) perlu segera diatur melalui undang-undang. Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan perlu ada inovasi pikiran serta perbaikan struktur dan aktor dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu....

• Selengkapnya

Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026

• 12 Juni 2025
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Kompas

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai mendesak dilakukan agar sistem demokrasi Indonesia lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk teknologi. Hal ini mengemuka dalam diskusi Forum Populi bertajuk “Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi” yang digelar Populi Center pada Rabu (11/6/2025). Wakil...

• Selengkapnya

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Baleg DPR: Lebih Cepat Dimulai Lebih Baik

• 10 Juni 2025
• Andhi Ilham
• legislasi, Revisi UU Pemilu
• Media Indonesia

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tak masalah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibahas dengan mekanisme Panitia Khusus (Pansus). Menurut dia, hal yang menjadi persoalan bagaimana agar...

• Selengkapnya

Pimpinan DPR Belum Tentukan Siapa yang Akan Bahas Revisi UU Pemilu

• 8 Mei 2025
• Andhi Ilham
• legislasi, Revisi UU Pemilu
• Tempo

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan parlemen masih mendiskusikan alat kelengkapan dewan yang akan membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Puan menyebut pimpinan DPR masih menimbang situasi terkini sebelum menentukan pembahasan rancangan UU tersebut ditugaskan ke komisi teknis atau ke Badan Legislasi...

• Selengkapnya

Pimpinan DPR Pastikan Revisi UU Politik-Pemilu Tak Dibahas di Baleg

• 17 April 2025
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Detik News

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pembahasan revisi UU Politik dan UU Pemilu akan dilakukan oleh Komisi II DPR. Adies mengatakan pemilu menjadi fokus tugas dan fungsi dari Komisi II DPR. Menurutnya, pembahasan revisi UU Politik dan Pemilu tak mungkin dilakukan di Badan...

• Selengkapnya

MK Minta DPR Jelaskan Perkembangan Revisi UU Pemilu

• 31 Oktober 2024
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Kompas

MK meminta Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan tentang seberapa jauh pergerakan di parlemen dalam merevisi Undang-Undang Pemilu yang diamanatkan oleh beberapa putusan MK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden, Rabu...

• Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Lempar Sinyal Revisi Aturan Main Pemilu secara Menyeluruh

• 16 Mei 2024
• Dian Kartika
• Revisi UU Pemilu
• Kompas

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih memiliki banyak kekurangan. Pihaknya mewacanakan untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait kepemiluan, termasuk UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai...

• Selengkapnya

UU Pemilu Segera Direvisi Setelah Adanya Pemekaran Papua

• 1 September 2022
• Andhi Ilham
• Revisi UU Pemilu
• Kompas.com

Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati perlunya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai akibat dibentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Hal itu merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu,...

• Selengkapnya