Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

RUU Hak Cipta Ditarget Rampung 2026, Jurnalistik Jadi Fokus Utama
Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada 2026. Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seusai menghadiri diskusi di Dewan Pers, Kamis (24/4/2026). Menurutnya, regulasi hak cipta perlu segera diperbarui, termasuk penataan lembaga manajemen kolektif (collective management organization/CMO) yang saat ini dinilai...
Polri Usul RUU Narkotika dan Psikotropika Atur Perampasan Aset
Bareskrim Polri mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengatur secara tegas mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI menjelaskan, peredaran uang hasil kejahatan narkotika...
Baleg Setujui Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Siap Dibawa ke Paripurna
Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk diproses lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR, Rabu (18/2/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi...
Yusril: RUU Penanggulangan Disinformasi tak batasi bebas berekspresi
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat antidemokrasi. Pemerintah, kata dia, lebih menitikberatkan RUU tersebut pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra-propaganda, termasuk peningkatan kesadaran publik agar masyarakat...
Apa yang Ingin Dirumuskan Anggota DPR di Revisi UU Penanggulangan Bencana?
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata. Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam...
Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025)....
Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar Lengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2026. Keputusan diambil dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Adapun Prolegnas Prioritas 2025 ditetapkan berjumlah 52...
Respons Putusan MK, Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Idealnya Dibahas melalui Pansus
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal mulai tahun 2031 dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun....
Search