Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

MK Putuskan Parpol Gugur di Dapil jika tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan
Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 128/PUU-XXIV/2026. Partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil di mana partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Putusan tersebut didasarkan...
MK Tolak Perubahan Pergantian Kepala Daerah UU Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah ketentuan pergantian kepala daerah dalam UU Pilkada No 10/2016. Penolakan itu menjawab permohonan  seorang Anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029 bernama Yeyen.   Yeyen memohon sejumlah pasal dalam UU 10/2016 tentang Pilkada agar diubah.  Ketentuan yang dimohonkan adalah pasal 173 ayat (1) sampai dengan...
Terbaru, Buku Kompilasi Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan
Bawaslu RI menerbitkan dua buku kompilasi putusan-putan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang menyangkut perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan. Dua buku tersebut berjudul “Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI,...
Soal Keputusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, AHY: Utamakan Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas
Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini. AHY menambahkan...
Putusan MK Nyatakan Lembaga & Pejabat Tak Boleh Ajukan PK Putusan PTUN
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan badan atau pejabat negara tak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 24/PUU-XXII/2024 yang diajukan Rahmawati Salam. Pemohon ingin Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5...
Soroti Putusan MK, Fraksi PPP Sebut Revisi UU yang Ingin Majukan Pilkada Otomatis Gugur
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menilai bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada otomatis gugur dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta jadwal pelaksanaan Pilkada tetap diselenggarakan pada November 2024. Adapun revisi UU Pilkada, belakangan tengah diwacanakan di DPR...
Search