Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 128/PUU-XXIV/2026. Partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil di mana partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Putusan tersebut didasarkan...