Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

RUU Wantimpres Disahkan, MenPAN-RB: Perannya Menjadi Krusial
DPR RI telah mengesahkan revisi undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyebutkan pemerintah pada prinsipnya memahami dan mendukung sepenuhnya RUU Wantimpres. Hal tersebut ia...
Revisi UU Kementerian hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?
Setengah bulan menjelang jabatannya berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2024 membahas rancangan undang-undang dengan begitu cepat guna merevisi tiga undang-undang. Ketiga undang-undang yang direvisi tanpa partisipasi publik ialah RUU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Aspirasi masyarakat dinilai tidak signifikan...
Reposisi Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden
Riuh rendah percakapan di ruang publik terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden masih terus berlangsung. Mayoritas suara yang didengungkan memang bernada sumbang. Publik menerka, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak lebih dari sekadar upaya konsolidasi politik...
RUU Kementerian Negara Disetujui Baleg Dibawa ke Paripurna DPR, Ini Poin Penting Perubahannya
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. RUU itu disetujui dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin malam, usai...
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan...

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search