Newsflow

Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim. Keduanya menegaskan ketidakpastian hukum atas ketiadaan...
Partai Gerakan Rakyat mendorong agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada pemilihan umum (Pemilu) 2029 turun hingga 0 persen. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai pemberlakuan ambang batas selama ini membuat suara rakyat tak terkonversi. Sahrin mengatakan penyederhanaan terhadap ambang batas...
Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada peningkatan jumlah suara yang terbuang dan menurunnya proporsionalitas hasil pemilu. Serta, menyempitkan representasi politik dan menurunkan legitimasi demokrasi. Berdasarkan Putusan MK...
Usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengenai ambang batas parlemen sebesar 7 persen untuk pemilihan umum (pemilu) berikutnya telah menimbulkan isu bagi partai politik. Terlepas dari pandangan Surya Paloh yang menyatakan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada efektifitas implementasi demokrasi...
Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra menilai usulan peningkatan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen terlalu tinggi dan tidak mudah bagi partai politik untuk mencapainya. Menurutnya ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan, namun besarannnya menunggu kesepakatan DPR dan didasarkan pada...
Di tengah revisi Undang-Undang Pemilu, sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Salah satu alasan dibalik itu adalah aspek efektivitas kinerja partai politik. Namun, terdapat implikasi terhadap kualitas keterwakilan akibat adanya potensi suara pemilih hangus. Untuk itu diperlukan solusinya. Partai...
Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu. Pemilu 2029 adalah 3,5 persen, Pemilu 2034 adalah 3 persen, dan seterusnya. Penurunan bertahap ini dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan...
Search