Revisi UU Desa Harus Menjamin Partisipasi Masyarakat Desa
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), Dr H Soekarwo SH, M.Hum mengatakan wacana revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) harus bisa memberi peluang penataan desa yang lebih baik, demokratis dan mendorong pemerintahan desa menjadi lebih efektif dalam melayani masyarakat. “Jika pada akhirnya UU