Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyampaikan teknologi modifikasi cuaca (TMC) merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran udara yang tengah digodok. Hingga saat ini disebutkan ada kendala penerapannya lantaran masalah awan. kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto Asep menjelaskan, dalam pembahasan itu, penerapan TMC di Jakarta dinilai belum bisa diterapkan hingga
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah mengevaluasi rancangan undang-undang (RUU) yang ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Pemerintah pun mengusulkan tiga RUU baru untuk dimasukkan ke Prolegnas Prioritas. Pertama yang diusulkan pemerintah adalah RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RUU tersebut penting untuk segera disahkan
Pemerintah mulai pungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun depan setelah ditunda pada 2023 ini. Pungutan cukai minuman berpemanis ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan II tentang penambahan objek cukai baru untuk meningkatkan penerimaan negara setelah perekonomian pulih dari pandemi covid-19. Namun, dalam dokumen tersebut pemerintah belum membeberkan berapa
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya siap mengepung praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat setelah di awal jabatannya ia fokus menangani judi online. Budi mengatakan salah satu strategi untuk mengepung praktik pinjaman online ilegal akan mirip seperti penanganan judi online yaitu dengan berkolaborasi dengan operator seluler, Otoritas Jasa Keuangan, hingga aparat penegak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa permasalahan polusi udara membutuhkan solusi berkelanjutan yang didasarkan pada seluruh aspek. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan Apindo mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama polusi dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi. Selain itu, juga merancang regulasi untuk menargetkan penurunan polusi berdasar kajian tersebut melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut negara-negara ASEAN sepakat gotong royong mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (EV). Bahlil menyebut ASEAN menjadi tujuan utama investasi pengembangan EV. Bahlil mengutip data tahun lalu yang menunjukkan kucuran dana segar ke Asia Tenggara meningkat tajam 570 persen menyentuh US$18 miliar atau setara Rp275 triliun (asumsi kurs
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menentang sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pajak minimum global (GMT) 15 persen. Bahlil menilai GMT akal-akalan negara maju untuk menghambat hilirisasi Indonesia. Dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8), Bahlil menilai GMT hanya akan menguntungkan negara maju dan penerapan pajak
Presiden Jokowi bertolak pada Ahad (20/8/2023) dari Bandara Internasional Kualanamu, Sumatra Utara. Salah satu agenda yang akan dihadirinya dalam kunjungannya ke Afrika yakni KTT BRICS yang akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-24 Agustus mendatang. Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan bahwa pemerintah akan segera memutuskan soal kemungkinan Indonesia akan bergabung
Pria yang akrab disapa Buwas menyebutkan, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini karena adanya persaingan pengusaha beras. Hal itu membuat pemerintah dan Bulog akhirnya mengubah skema operasi pasar. Kata Budi, jika sebelumnya operasi pasar dilakukan dalam bentuk beras curah dan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), kini Bulog mengubah skema
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk. Aparatur sipil negara yang bekerja di Jakarta, baik instansi pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, nantinya akan diminta bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku partainya siap dengan adanya wacana mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Namun, ia menekankan agar wacana itu didiskusikan terlebih dulu hingga tercapai kesepakatan baik di level MPR maupun publik. Meski begitu, Aboe menegaskan bahwa bukan berarti PKS menyetujui jika
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor senjata dan amunisi masih dilakukan oleh kementerian/lembaga meski sudah dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Data BPS mencatat, mayoritas senjata dan amunisi yang diimpor sepanjang Januari-Juli berkode HS93. Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan),
