Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, menegaskan posisinya untuk tidak terlibat langsung dalam pemerintahan. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 7 April 2025. Keterangan ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang juga
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan perlunya penyelarasan dan kerja sama antar kementerian terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam rangkaian pertemuan yang telah dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian PU, dan Kementerian PANRB, beliau mengungkapkan upaya memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penataan formasi tenaga
Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di Jawa Tengah, khususnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Pangsa ekspor Jawa Tengah diketahui didominasi oleh Amerika Serikat, yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 41,53 persen dengan
Kebijakan peningkatan tarif impor terhadap China telah diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai respons atas tindakan balasan dari Beijing. Tarif impor terhadap barang-barang asal China dinaikkan menjadi 125 persen, naik dari sebelumnya 104 persen, dan mulai diberlakukan sejak tengah malam waktu setempat. Langkah ini diambil karena dianggap tidak adanya
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumumkan penyesuaian batas penghasilan bagi penerima rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penyesuaian ini menetapkan batas penghasilan menjadi Rp 12 juta per bulan bagi individu lajang dan Rp 13 juta bagi yang berkeluarga, khususnya bagi daerah Jabodetabek. Kebijakan ini dirancang setelah melalui koordinasi
Presiden ke-7 Jokowi menilai pertemuan yang terjadi antara presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik. Ia juga mengatakan pertemuan antar tokoh juga sangat pas karena di momen lebaran idul Fitri. Jokowi mengungkapkan bertemunya dua tokoh yang juga menjadi ketua umum partai itu baik untuk negara.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan kuota impor berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat. Andry menilai pernyataan Prabowo jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja
Pemerintah Indonesia sedang menyusun proposal penawaran sebagai bentuk respons atas kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam proses negosiasi ini, beberapa kebijakan telah dikaji, termasuk peningkatan volume impor dari AS untuk produk seperti gandum, kapas, migas, hingga semikonduktor. Produk ekspor unggulan Indonesia seperti elektronik,
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengkaji beberapa poin perubahan dalam rancangan RUU Polri yang dijadwalkan untuk direvisi di DPR. Dalam penjelasannya, beliau menyebut bahwa wacana penambahan kewenangan Polri menjadi salah satu aspek yang dikaji, meskipun menegaskan bahwa apabila kewenangan yang ada sudah memadai, tidak diperlukan penambahan lebih lanjut. Hal ini
Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan di pasar non-deliverable forward (NDF), mencapai level historis sekitar Rp17.261 per dolar AS. Kondisi ini jauh lebih lemah dibandingkan penutupan perdagangan reguler sebelumnya, yang menunjukkan adanya potensi depresiasi yang cukup tajam. Pasar NDF, meskipun tidak tersedia di pasar domestik, seringkali mempengaruhi pembentukan harga di
Aksi pemogokan selama empat hari yang dilakukan oleh karyawan PT Yihong Novatex Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Gangguan yang terjadi memaksa pihak manajemen untuk menghentikan kegiatan produksi sehingga berdampak pada kerugian finansial yang besar serta mengakibatkan keputusan untuk memberhentikan 1.126 karyawan. Penyebab utama aksi
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar BUMN perbankan merampingkan jumlah komisaris dan hanya diisi oleh profesional. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Bank Mandiri dan BRI diklaim telah menerima arahan tersebut dan sepakat mengurangi jumlah komisaris sesuai kebutuhan. Struktur manajemen BUMN perbankan diharapkan
