Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kepada Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti tiga pasal penting dalam DIM tersebut, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 7 mengalami penambahan
Perusahaan ojek online memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra driver tahun ini diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan sembako atau insentif seperti sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pengemudi ojol akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) saat Idul Fitri 2025. Gojek menyalurkan THR melalui program Tali Asih Hari
DPR mendesak agar Kementerian Perdagangan beserta instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap produsen Minyakita dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan. Menurut pandangan anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica, Minyakita seharusnya menjadi solusi atas permasalahan distribusi minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat, namun ketidaksesuaian takaran yang beredar berpotensi menurunkan kepercayaan
Kelompok buruh mengeluhkan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi menjelang periode ramadan atau lebaran Idul Fitri. Ada dugaan PHK itu sengaja dilakukan untuk melepas kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke karyawan. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengisahkan tren PHK massal sebetulnya dimulai sejak 2020
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi pergerakan arus mudik Lebaran mulai 21 Maret. Kebijakan ini diambil setelah usulan Work from Anywhere (WFA) buat ASN dan pegawai BUMN disetujui. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan sebelumnya angkutan mudik Lebaran 2025 diproyeksikan mulai terjadi pada 28 Maret mendatang. Namun dengan disetujuinya WFA, para ASN
Aturan pencairan THR pegawai swasta, BUMN, dan BUMD sekaligus bonus hari raya untuk driver transportasi online, termasuk ojek online (ojol) dan kurir diumumkan hari ini, Selasa (11/3). Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai konferensi pers Presiden Prabowo Subianto soal THR dan bonus hari raya di Istana Presiden, Senin
Industri tekstil nasional menuntut pemerintah bertanggung jawab atas tutupnya puluhan perusahaan tekstil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat gempuran produk impor. Ketua APSyFI (Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia), Redma Gita Wirawasta, menilai pemerintah membiarkan impor legal dan ilegal merajalela tanpa pengendalian yang jelas. Ia menegaskan bahwa solusi
Penundaan pengangkatan CPNS 2024 diperkirakan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar, mencapai nilai kerugian yang diperkirakan melebihi Rp6,76 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya peserta seleksi yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka, sehingga tidak lagi menerima pendapatan hingga pengangkatan sebagai ASN terlaksana. Fenomena ini mengakibatkan hilangnya pendapatan yang
Para pekerja dari Pabrik Sritex Sukoharjo di Jawa Tengah bersama dengan rekan-rekannya di Jakarta telah merencanakan demonstrasi guna menuntut kejelasan mengenai besaran pesangon, THR, serta kepastian penempatan kembali buruh yang terkena PHK. Aksi unjuk rasa yang akan berlangsung selama lima hari, dari 10 hingga 15 Maret 2025, merupakan wujud solidaritas
Praktik pungutan liar telah lama mengakar melalui kolaborasi antara ormas dan aparat RT/RW. Kondisi ini mengganggu ekosistem dunia usaha, terutama ketika kesempatan kerja yang diperuntukkan bagi warga sekitar pabrik diselewengkan demi keuntungan pribadi, sehingga menciptakan keresahan di kalangan industri. Proses perekrutan yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat justru dimanfaatkan
Menteri Sosial melalui Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa inisiatif Sekolah Rakyat, yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2025-2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor kementerian di Jakarta pada Kamis (6/3/2025), di mana koordinasi terkait pengembangan sarana
Industri alas kaki di Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran setelah dua pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh, melakukan PHK terhadap total 3.500 pekerja. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyoroti bahwa sebagian besar pekerja yang terkena PHK merupakan
