Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatasan terhadap produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Indonesia, termasuk untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, memastikan subsidi LPG tetap akan berjalan dengan skema yang ada dan difokuskan pada
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen antara 2025-2029, diperlukan investasi sebsar Rp 13.528 triliun. Ia menerangkan rata-rata pertumbuhan investasi selama periode tersebut, per tahunnya 16,75 persen. Lalu rata-rata penyerapan tenaga kerja dari 2025-2029, per tahunnya 3,47 juta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 401,8 triliun atau setara 1,81 persen PDB. Meski angka tersebut menunjukkan defisit, capaian ini masih berada di bawah target defisit total yang ditetapkan dalam UU APBN 2024, yaitu Rp 522,8 triliun.
Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan perubahan besar dalam penyaluran subsidi energi tahun depan. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk memastikan BLT tepat sasaran, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengumpulkan data kependudukan yang lengkap, termasuk tingkat kemiskinan dan konsumsi energi. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan kepatuhan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam penyampaian data pada 2025. Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Pipit Helly Sorayan, menyatakan bahwa implementasi penuh sistem penyampaian data PMSE akan diberlakukan untuk mencakup lebih dari 80 persen perusahaan resmi. Saat ini, baru
Menteri BUMN Erick Thohir diminta menjelaskan progres pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang hingga kini belum resmi diluncurkan. Peresmian yang semula dijadwalkan bulan lalu tertunda karena Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir akibat jadwal luar negeri yang padat. Erick menyatakan bahwa pembahasan terkait BPI Danantara masih terus
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, banyak faktor yang membuat angka golongan putih (golput) tinggi pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Padahal, menurutnya, jika partisipasi politik tinggi, maka akan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Bima mengungkapkan beberapa faktor penyebab masyarakat golput di antaranya faktor administratif hingga teknis
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan kesiapan BPOM mendukung program pemerintah “Makan Bergizi Gratis.” BPOM telah menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut, mulai dari keamanan pangan hingga kelayakan fasilitas produksi. Dengan anggaran Rp2,5 triliun yang disetujui Komisi IX DPR RI, BPOM telah berkoordinasi
Sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), akan segera diresmikan. Proyek tersebut meliputi Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator, dengan target penyelesaian konstruksi 100 persen pada Desember 2024. Hingga kini, progres pembangunan infrastruktur di IKN mencapai 61,7 persen dari
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bulog untuk mengambil alih distribusi Minyakita guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Inflasi, dengan tujuan memastikan distribusi Minyakita menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti Papua
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru. Nusron menjelaskan, PP ini akan mengatur lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi proyek perumahan. Rencananya aturan tersebut akan mengatur pengembang
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyoroti rencana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk membentuk satuan tugas (satgas) impor baru. Menurut Andry, langkah ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam kabinet. Ia mengkritik rencana tersebut karena dianggap tumpang tindih dengan satgas
