Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku 5 Juni, Ini Ketentuannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut. Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya

Selengkapnya »
26 Mei 2025

Akademisi Kritisi Rancangan Koperasi Desa Merah Putih

Akademisi dari IKOPIN University, Heira Hardiyanti, mengkritisi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih karena tidak berasal dari kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai pendekatan top-down yang diambil pemerintah tidak sejalan dengan jati diri koperasi yang semestinya tumbuh dari inisiatif warga. Program tersebut, meskipun bertujuan mengatasi kemiskinan, dianggap belum matang karena tidak

Selengkapnya »
23 Mei 2025

Mendag Buka Alasan Sebab Revisi Aturan Pembunuh Sritex Cs Molor

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tertunda karena harus dibahas bersamaan dengan aturan ekspor dan perizinan berusaha lainnya. Permendag 8 menjadi kontroversial karena dinilai memperlonggar impor sehingga mengancam industri lokal, termasuk tekstil. Pemerintah merespons kritik dengan melibatkan lintas kementerian dan pemangku kepentingan dalam proses

Selengkapnya »
23 Mei 2025

KPAI Minta Dedi Mulyadi Evaluasi Program Pengiriman Anak ke Barak Militer

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menegaskan bahwa semua program yang melibatkan anak harus mengikuti regulasi dan pedoman perlindungan hak anak. Ia mempertanyakan keberadaan SOP, regulasi, dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam

Selengkapnya »
22 Mei 2025

Bos Sritex Iwan Lukminto Ditahan Kejagung, Serikat Buruh Bilang Begini

Direktur Utama PT Sritex periode 2014–2023, Iwan Setiawan Lukminto, ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit yang merugikan negara. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung langkah hukum ini, namun menuntut negara tidak mengabaikan nasib ribuan buruh Sritex. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, negara tidak hanya berkewajiban menyelamatkan keuangan negara,

Selengkapnya »
22 Mei 2025

Prabowo Diminta Kaji Ulang Penghapusan Sistem Kelas BPJS Kesehatan

Buruh yang tergabung dalam Forum Jaminan Sosial (Jamsos) menolak kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tercantum dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ketua Koordinator Forum Jamsos, Jusuf Rizal, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang berbagai

Selengkapnya »
22 Mei 2025

Hari Ini DPR Bahas RUU Transportasi Online, Undang Perwakilan Ojol

DPR melalui Komisi V mulai membahas RUU Transportasi Online dan mengundang perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dalam rapat dengar pendapat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah ini sebagai bentuk respons atas aksi unjuk rasa ojol yang terjadi sehari sebelumnya. Rapat ini diharapkan menjadi forum penyampaian aspirasi sekaligus pematangan

Selengkapnya »
21 Mei 2025

Jampidsus Belum Telusuri Dugaan Keterlibatan Budi Arie di Judi Online

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyatakan bahwa pihaknya belum menelusuri dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online. Menurutnya, hal itu belum menjadi fokus karena penanganan awal kasus tidak berada di bawah kewenangan kejaksaan. Nama Budi Arie sebelumnya disebut dalam dakwaan jaksa atas kasus

Selengkapnya »
21 Mei 2025

280 Ribu Buruh di RI Diprediksi Terkena PHK Tahun Ini

BPJS Ketenagakerjaan memprediksi sebanyak 280 ribu buruh di Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Prediksi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR. Data Kemnaker menunjukkan sebanyak 77.960 pekerja terkena PHK sepanjang 2024, sementara hingga April 2025,

Selengkapnya »
21 Mei 2025

Wamendagri Ungkap Pemerintah Mulai Susun Draf RUU Pemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik. Bima menjelaskan bahwa sebetulnya RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI. Namun

Selengkapnya »
20 Mei 2025

Gojek Pastikan Layanan Tetap Berjalan Meski Ada Demo Ojol

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Gojek) menegaskan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan mereka meski ada demonstrasi ojek online (ojol) yang menyebutkan akan mematikan aplikasi. “Kami menegaskan bahwa operasional Gojek tetap berjalan normal dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan kami seperti biasa,” kata Chief of Public Policy & Government Relations GoTo, Ade Mulya, di Jakarta,

Selengkapnya »
20 Mei 2025
Search