Kerja sama strategis telah dijalin antara Kementerian PPN/Bappenas dan FPT Corporation Vietnam dalam rangka mendukung transformasi digital Indonesia serta Visi Indonesia Emas 2045. Nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi kolaborasi dalam pengembangan digital nasional, talenta teknologi, kecerdasan buatan, kota cerdas, teknologi hijau, dan strategi ekonomi digital. Implementasi kerja sama ini akan
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Denden Imadudin Soleh dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara penjagaan situs judi online yang melibatkan terdakwa Muhrijan alias Agus. Disebutkan bahwa Muhrijan telah menerima aliran dana miliaran rupiah terkait praktik perlindungan terhadap situs judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Hasil sebuah riset telah mengungkapkan bahwa kekayaan Indonesia yang diambil oleh Belanda selama masa penjajahan selama lebih dari tiga abad ditaksir mencapai US$31 triliun, atau sekitar Rp502 ribu triliun dengan kurs saat ini. Angka tersebut setara dengan 18 kali lipat dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang saat ini
Kesiapan untuk memperbarui data penerima bantuan sosial telah dinyatakan oleh Kementerian Sosial jika terjadi penyesuaian terhadap garis kemiskinan nasional. Tindakan ini akan dilakukan setelah keputusan resmi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kategori miskin dan miskin ekstrem. Saat ini, proses penyaluran bantuan masih
Sebanyak 1.800 barang milik jemaah haji Indonesia senilai Rp2,4 miliar telah dibebaskan dari bea masuk dan pajak oleh Kementerian Keuangan pada hari pertama kepulangan ke Tanah Air. Fasilitas ini diterapkan terhadap barang bawaan serta kiriman langsung dari Tanah Suci dan berlaku sesuai kebijakan baru yang telah ditetapkan. Proses kepulangan jemaah
Rencana pembangunan rumah subsidi dengan ukuran bangunan 18 meter persegi di atas lahan 25 meter persegi telah dipertimbangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lokasi pembangunannya diarahkan di wilayah metropolitan Jabodetabek sebagai solusi hunian terjangkau di tengah keterbatasan lahan dan kebutuhan tinggi akan perumahan. Usulan tersebut muncul setelah dilakukan
Izin operasi PT GAG Nikel di Raja Ampat tetap dipertahankan oleh pemerintah setelah dilakukan evaluasi teknis dan lingkungan yang menyeluruh. Keputusan tersebut diambil karena kegiatan perusahaan dinilai telah memenuhi standar amdal serta tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Izin operasi produksi yang dikantongi sejak 2017 oleh perusahaan tersebut dianggap masih
Kepemilikan kapal angkutan laut bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana telah dikonfirmasi dimiliki oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), yang sebelumnya ramai disebut-sebut terkait pengangkutan bijih nikel dari Raja Ampat. Perusahaan menyampaikan bahwa kapal-kapal tersebut hanya digunakan untuk jasa transportasi logistik berdasarkan permintaan penyewa dan tidak memiliki keterkaitan langsung
Penggunaan indikator garis kemiskinan oleh BPS yang tidak mengalami perubahan sejak 1976 telah dinilai tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ketidaksesuaian ini berisiko menyebabkan jutaan warga miskin tidak terjangkau oleh bantuan sosial karena tidak tercatat dalam data resmi sebagai penerima. Sementara Bank Dunia secara berkala memperbarui indikator garis kemiskinan
Lahan seluas lebih dari 500 hektare telah disiapkan oleh Krakatau Steel Group di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon, untuk mendukung rencana investasi Delong Steel Group asal Tiongkok. Pembangunan pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun telah direncanakan melalui kolaborasi antara Delong Steel dan anak usahanya, PT Dexin Steel Indonesia.
Rencana revisi terhadap dua undang-undang terkait haji telah disusun oleh DPR bersama pemerintah sebagai respons terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dinilai perlu disesuaikan untuk membangun ekosistem haji yang lebih adaptif dan terstruktur. Perubahan regulasi ini dipandang mendesak karena
Dugaan praktik pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan telah diungkap sebagai indikasi lemahnya tata kelola birokrasi yang tidak transparan. Sistem yang memungkinkan verifikasi melalui jalur pribadi dinilai membuka celah penyalahgunaan wewenang. Pencegahan disarankan dilakukan melalui rotasi jabatan secara berkala dan pemantauan proses perizinan secara real-time. Selain itu,
