Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kominfo Berubah Jadi Komdigi, Nezar Patria Blak-blakan Maknanya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa perubahan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Fokus kementerian ini akan mencakup keamanan siber, di

Selengkapnya »
22 Oktober 2024

Kelas Menengah Turun Kelas Marak, Satgas Cipta Kerja Buka Suara

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menanggapi fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia. Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 0% pada tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014, persentase penduduk

Selengkapnya »
22 Oktober 2024

PR Besar untuk Prabowo, Jangan Gantung Status Jakarta

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar pun menanti pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya adalah soal status hukum Kota Jakarta. Pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyampaikan, PR besar yang harus segera diselesaikan Prabowo adalah memastikan status hukum kota Jakarta menjadi jelas usai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024

Selengkapnya »
21 Oktober 2024

Profil Widiyanti Putri Wardhana, Pengusaha yang Jadi Menteri Pariwisata

Widiyanti Putri Wardhana resmi ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024), dengan pelantikan dilakukan keesokan harinya. Ia menggantikan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Penunjukan Widiyanti sebagai Menpar telah diprediksi sejak ia muncul di Jalan Kertanegara IV beberapa hari sebelumnya. Widiyanti merupakan putri

Selengkapnya »
21 Oktober 2024

Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Prabowo Bakal Manfaatkan Teknologi Digital

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) ke depannya akan lebih tepat sasaran, sehingga dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum menerima subsidi atau bansos, sementara masyarakat mampu justru tercatat sebagai penerima. Prabowo menyatakan pentingnya keberanian untuk meninjau

Selengkapnya »
21 Oktober 2024

Teguh Setyabudi, Pj Gubernur Jakarta Pengganti Heru Budi Dilantik Hari Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Teguh menggantikan jabatan Heru Budi Hartono yang masanya sudah berakhir. Pergantian Pj Gubernur Jakarta ini tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 125/P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Keppres itu diteken Jokowi pada 16

Selengkapnya »
18 Oktober 2024

UU Pelindungan Data Pribadi Sah Berlaku, Lembaga Masih Digodok

Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Hokky Situngkir menyampaikan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku per 17 Oktober 2024, setelah pemberlakuannya diundangkan pada tahun 2022 lalu. Sementara itu untuk lembaga pengampu data pribadi masih digodok. Hokky menjelaskan masih menunggu harmonisasi untuk aturan membentuk lembaga tersebut. Lembaga Studi dan Advokasi

Selengkapnya »
18 Oktober 2024

Cicilan KPR Rp 300 Ribu per Bulan Selama 40 Tahun, Tertarik?

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun. Menurut anggota Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang, masyarakat akan bisa mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan cicilan sebesar Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen, dan tenor

Selengkapnya »
17 Oktober 2024

Nadiem Makarim tak Lagi Jadi Menteri, Bagaimana Nasib Kurikulum Merdeka Belajar?

Pakar pendidikan dari Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Dr. Rahmatul Husni, menyoroti masa depan Kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menjelang transisi jabatan menteri yang akan datang. Menurutnya, keberlanjutan program ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan sistem pendidikan. Rahmatul berharap kurikulum tersebut dapat diteruskan dan

Selengkapnya »
17 Oktober 2024

Transaksi QRIS Tembus Rp 188,3 T, Paling Banyak dari Pedagang Eceran Makanan

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai Rp 188,36 triliun hingga kuartal III 2024, mencatat pertumbuhan 209,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Volume transaksi QRIS mencapai 4,08 miliar, yang sudah melampaui 163,63 persen dari target yang ditetapkan. Menurut Deputi Gubernur BI

Selengkapnya »
17 Oktober 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search