Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Aspek Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025. Lokasi aksi dipusatkan di Istana Negara, Jakarta Pusat dan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran
Bencana yang terjadi di Sumatera menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, termasuk dokumen penting akibat rumah rusak atau hilang. Oleh karenanya, Kemendagri sedang berupaya mempercepat layanan administrasi kependudukan di daerah terdampak bencana di Sumatera. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ, yang menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi di Provinsi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan, seluruh rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana telah beroperasi kembali. Di Aceh, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa seluruh rumah sakit di provinsi tersebut sudah beroperasi kembali. Berdasarkan data, terdapat 23 rumah
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan adanya potensi peningkatan cuaca ekstrem yang dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru). Keberadaan sistem tekanan rendah ini dapat meningkatkan kecepatan angin
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2026 pada 24 Desember 2025, setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kepastian tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyebutkan bahwa proses finalisasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah menghitung ulang dampak Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja terhadap anjloknya penerimaan negara akibat tingginya pengembalian pajak alias restitusi. Pengembalian paling besar terjadi di pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Penerimaan bruto tercatat Rp907,93 triliun, namun setelah dikurangi restitusi anjlok ke Rp660,77
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut saat ini jumlah hunian warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 200 ribu rumah. Mualem berharap pemerintah pusat menambah pembangunan hunian bagi para korban, yang saat ini ditargetkan membangun 36.328 rumah. Menurut Mualem saat ini sudah ada beberapa donatur, baik swasta maupun
Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, memicu bencana tanah longsor di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, dengan sedikitnya 24 titik longsor dan 384 kepala keluarga (KK) terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Sidrap Sudarmin mengatakan, longsor menyebabkan akses jalan utama warga rusak dan tertutup
Berkurangnya tutupan hutan di lereng Gunung Slamet diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sungai Kali Gung yang menerjang kawasan Objek Wisata (OW) Pemandian Air Panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025). Hal ini diakui oleh Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman. Ischak menilai alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian
Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).
PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri
Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera. Pemerintah pusat sendiri rencananya akan memulai pembangunan membangun 2.603 hunian tetap pada bulan ini. Terkait dengan pembangunan fisik, Menteri Perumahan
