Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto bakal memulai perjalanannya menuju kursi Panglima TNI dengan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (13/11/2023). Proses itu bakal dijalankan oleh Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi I DPR
Hakim Konstitusi Suhartoyo bakal dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (13/11) hari ini. Ia menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari Ketua MK usai terbukti melakukan pelanggaran berat. “MK akan menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda Pengucapan Sumpah Ketua Masa Jabatan 2023-2028 pada Senin (13/11) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan rasa syukurnya karena angka tingkat pengangguran terbuka Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 147,7 juta angkatan kerja di Indonesia dengan penduduk yang bekerja mencapai 139,8 juta orang. “Capaian ini patut disyukuri dengan cara terus bekerja keras karena jumlah penganggur
Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Ngabila Salama mengatakan, saat ini kasus cacar monyet di DKI bertambah dua orang, dari sebelumnya 27 orang. Dengan adanya penambahan jumlah pasien, kini total kasus positif cacar monyet di Jakarta mencapai 29 orang. “Kasus total ada 30 orang. Satu kasus pada
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, saat ini DPR penting mengajukan hak angket pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11/2023). Menurut Ubedilah, masih adanya skandal di Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu diungkap melalui hak angket. Ubedilah menyayangkan beberapa hal terkait putusan MKMK. Pertama,
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amin AK, mendorong pemerintah bersikap tegas dalam menekan Israel. Salah satunya melalui sikap tegas melarang produk Israel di Indonesia. Amin menilai boikot produk Israel merupakan gerakan kemanusiaan untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya di Palestina. Hal ini bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan sekitar 16 persen petani penerima pupuk bersubsidi justru tak memiliki Kartu Tani bahkan tak bisa menggunakannya. Hal itu membuat jutaan petani pun kesulitan untuk dapat mengakses pupuk subsidi. Sebagai catatan, saat ini ada sekitar 17 juta petani yang menjadi penerima pupuk subsidi. Adapun salah satu syarat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penguatan tiga lapis (layer) pengawasan sektor perasuransian dalam membangun perasuransian yang lebih baik. Penguatan tiga lapis (layer) pengawasan tersebut meliputi penguatan internal sektor perasuransian, penguatan profesi dan lembaga penunjang, serta penguatan peran OJK sebagai regulator. Penguatan internal sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) khususnya dilakukan
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun kawasan industri gula seluas 1 sampai 2 juta hektar di Papua guna meningkatkan produksi gula dalam negeri. Amran menerangkan Papua dipilih menjadi tempat pembangunan kawasan industri gula itu karena kondisi iklim yang mendukung untuk penanaman tebu serta ketersediaan lahan yang mencukupi di wilayah tersebut.
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan alasan di balik tingginya harga beras beberapa waktu terakhir ini. Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir disebabkan terutama oleh penurunan pasokan beras. Dia menjelaskan, pasokan beras saat ini ditopang oleh carry over stock panen raya dan panen gadu sebelumnya. Selain
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran Bulog sebesar Rp19,1 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11). Airlangga menuturkan tambahan dana Rp19,1 triliun itu terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, RP7,9 triliun. Tahap kedua,
Pemerintah menyiapkan dua skema terkait insentif fiskal untuk pembelian rumah, yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta insentif biaya administrasi. Insentif PPN DTP diberikan mulai November 2023 hingga Desember 2024 yang terbagi dalam dua fase. Fase pertama berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024 dengan insentif PPN DTP
